Ad imageAd image

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jateng Tembus Rp25,369 Triliun Pada 2023

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 902 Views
2 Min Read
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. (Foto: Dok. Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA РRealisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menembus angka Rp25,369 triliun pada tahun 2023. Jumlah ini meningkat sebanyak  4,97 persen dari realisasi tahun 2022 yang mencapai Rp24,167 triliun.

Capaian ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno dalam Rapat Paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jateng terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 di Gedung Berlian, Senin (10/6/2024).

Untuk menoptimalisasikan pendapatan daerah, Pemprov Jateng membangun koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

BACA JUGA:   Kampanye Terakhir Partai Buruh di Jepara, Said Iqbal Beberkan Target Pemilu 2024

“Upaya optimalisasi terus dilakukan, antara lain melalui penelusuran data objek pajak dan verifikasi faktual lapangan guna memperoleh informasi potensi pendapatan daerah yang akurat,” kata Sumarno.

Upaya lainnya yaitu pendayagunaan dan pemanfaatan barang milik daerah serta rintisan pembentukan lembaga pengelola aset yang fokus pada pemberdayaan dan pemanfaatan aset. Pemprov Jateng juga terus menggenjot kontribusi BUMD dalam mencapai pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami berkomitmen untuk melakukan pembenahan kinerja melalui implementasi Good Corporate Governance, efisiensi dan efektivitas operasional, serta diversifikasi usaha,” kata Sekda.

BACA JUGA:   Bapenda Jateng Kembangkan Samsat Corporate, Permudah Pekerja Kantoran Bayar Pajak

Sumarno menyampaikan bahwa Pemprov Jateng sependapat dengan pendangan fraksi, bahwa laporan pelaksanan APBD merupakan bagian dari upaya penajaman kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mendukung pembangunan kabupaten/kota melalui alokasi bantuan keuangan secara selektif.

“Pelaksanaan APBD untuk pembangunan dilakukan dengan berbasis perencanaan pembangunan dengan memperhatikan hasil evaluasi, masalah, dan kebutuhan pembangunan, sehingga akan dihasilkan program/kegiatan yang solutif,” tandasnya.

Share this Article