INDORAYA – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) per bulan September 2023 mencapai Rp 11,88 triliun. Capaian ini merupakan 66,38 persen dari target Perubahan APBD tahun anggaran 2023.
Hal ini dikatakan oleh Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam Rapat Paripurna dengan agenda “Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023” di Gedung Berlian DPRD Jateng, Senin (25/9/2023).
“Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah per bulan September 2023 telah mencapai Rp 11,88 triliun atau 66,38 persen dari target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,” katanya dalam Rapat Paripurna.
Pemprov Jateng terus berupaya mempermudah masyarakat dengan menambah jam layanan operasional dan lebih intensif meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, retribusi, maupun pendayagunaan aset milik Pemprov Jateng.
“Pemprov Jateng telah melakukan pemetaan dan identifikasi potensi dimana aset yang dimiliki sejumlah 30.301 unit dan telah digunakan sebanyak 27.459 unit serta telah dikerjasamakan sebanyak 2.583 unit kepada pihak ketiga,” kata Nana.
Selain itu, dia mengatakan, Pemprov Jateng tetap melakukan upaya promosi dan pemeliharaan terhadap aset-aset agar menarik minat investor.
“Pelayanan prima dan pengembangan sistem informasi pun tetap dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga hasilnya dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah,” ungkapnya.
Dijelaskan Nana, PAD Provinsi Jateng juga turut menyumbang pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 12,43 miliar atau 0,07 persen dari APBD Induk.
PAD bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas hasil kinerja BUMD. Selain itu juga pada lain-lain yang sah berasal dari penyesuaian pendapatan BLUD Rumah Sakit, realisasi pelayanan dan kenaikan penerimaan Bus Trans Jateng.
Dia mengatakan, khusus kinerja BUMD pada PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah telah dikembangkan lingkup bisnis menjadi bidang infrastruktur, properti, jasa konstruksi, manufaktur, logistik dan transportasi serta kegiatan penunjang lainnya.
“Sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” beber Nana Sudjana.