INDORAYA – Ratusan perempuan menggeruduk Kantor Pemprov dan DPRD Jawa Tengah pada Rabu (8/3/2023) untuk memperingati International Women Day (IWD). Pada momentum ini, massa aksi melayangkan sejumlah tuntutan.
Berdasarkan pantauan Indoraya, sejak pukul 10.30 WIB ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi International Women’s Day Semarang datang memenuhi depan gerbang Gedung Pemprov dan DPRD Jateng. Mereka membawa berbagai atribut seperti spanduk dan poster.
Tidak sedikit pula massa aksi membawa poster bergambar berisi kritikan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam salah satu poster berbunyi “Seribu PeremPUAN Mencari Mbak PUAN”. Tujuannya yaitu meminta DPR RI lebih memperhatikan hak kaum perempuan.
Massa aksi Aliansi International Women’s Day Semarang juga menggunakan berbagai kostum, mulai dari menggunakan serbet di atas kepala hingga menggunakan masker yang diberi tanda silang sebagai simbol aksi diam. Selain itu juga berbekal peralatan dapur seperti wajan dan spatula.
Korniator Aksi, Aliansi IWD Semarang, Salsabila Dea mengatakan bahwa aksi yang dilakukan berangkat dari kesadaran kolektif jaringan International Women’s Day (IWD) di Semarang. Mereka melakukan aksi diam lantaran tuntutan sejak setahun lalu belum juga terpenuhi.
“Aksi diam itu, karena dari tahun kemarin pada saat peringatan IWD tuntutan kita belum juga di dengarkan oleh pemerintah. Aksi diam ini bisa dilihat dari masker yang kita pakai, ada tanda silang merah disana, ini bentuk kemuakkan kita dan kemarahan kita karena seakan-akan suara kita tidak didengar dari kemarin. Jadi kita muak,” katanya ditengah-tengah aksi.
Sabil mengaku, pihaknya membawa sembilan tuntutan pada aksi kali ini. Kali ini ia bersama dengan 150 peserta aksi yang berasal dari buruh perempuan, dari perempuan nelayan, juga dari temen-temen pekerja rumah tangga, dan lain sebagainya.
“Tuntutannya ada banyak, salah satunya adalah untuk segera mengesahkan UU Pekerja Rumah tanga (PRT) karena sudah 19 tahun mangkrak di gedung DPR terus juga kami menolak Perpu turunan dari Cipta Kerja terus kami juga menuntut segera dipercepatnya pengadakan dari aturan turunan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),” ungkapnya.
Massa aksi juga menuntut pemerintah untuk memfasilitasi tempat penitipan anak (daycare) bagi anak pekerja perempuan dan ruang laktasi bagi pekerja perempuan.
“Ciptakan ruang aman dan kebebasan berekspresi bagi keberagaman gender dan seksualitas di Indonesia, khususnya di Jateng, Negara segera membuka ruang aktivitas yang aman untuk petani perempuan di Papua dan menarik aparat dan Stop kriminalisasi dan represifitas aparat terhadap aktivis perempuan,” katanya.
Salah satu peserta, Listiyo (64) warga Cinde Lama mengatakan hatinya tergerak mengikuti aksi ini untuk membela kaum wanita. Pasalnya, wanita paruh baya mengaku masih merasakan diskriminasi yang ia peroleh dari perlakuan masyarakat di sekitarnya, dan hukum di Pemerintahan.
“Tujuannya mengikuti aksi untuk membela kaum perempuan yang masih teraniaya, yang masih di diskriminasi. Saya juga kaum perempuan yang merasa keadilan belum ada,” ungkapnya.
Lis pun mengaku ia merupakan korban KDRT pada tahun 2000 lalu yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Hingga kini membuatnya mengalami gangguan pendengarn yang membuat orang lain harus bersuara kencang untuk mengajaknya bicara.
“Saya korban KDRT tahun 2000 sampai sekarang tidak ada tindakan, karena pelaku sudah meninggal. Padahal tahun 2000 sampai sekarang kan sudah 22 tahun, tapi masih keinget terus. Tapi yang saya rasakan sampai sekarang, Kelima anakku 4 laki-laki dan 1 perempuan tidak begitu baik, baik hanya lahire tok tapi tidak batinnya,” ungkapnya.