INDORAYA – Sebanyak puluhan ribu warga Jawa Tengah (Jateng) sudah bekerja di luar negeri. Pemprov Jateng tengah menyiapkan penempatan pekerja migran lagi untuk tahun ini.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya menyiapkan role model bagi kabupaten/kota untuk melindungi PMI yang akan dikirim ke luar negeri.
Hal ini dikatakannya saat menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding di kantornya, Selasa (15/4/2025).
“Saya sudah perintahkan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk membuat role model terkait pendampingan dan pelatihan. Perlu adanya penyelarasan mulai rekrutmen sampai pemberangkatan PMI kita,” katanya.
Adapun PMI asal Jateng pada tahun 2024 tercatat sebanyak 66.611 orang. Pada 2025 hingga Maret sebanyak 14.361 orang. Jumlah ini terpusat di sembilan kabupaten, yaitu Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, Kebumen, dan Sukoharjo.
“Pekerja migran Jateng secara umum nomor dua setelah Jatim. Pekerja migran ini identik pahlawan devisa bagi kami, karena jumlah sangat besar di mana sentralnya ada di sembilan kabupaten,” ungkap Gubernur Luthfi.
Ada enam negara yang menjadi tujuan utama penempatan PMI asal Jawa Tengah pada tahun 2024 dan 2025. Meliputi Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Selain itu juga ada beberapa negara lainnya, salah satunya adalah Jerman.
“Kita sudah petakan di sembilan kabupaten itu yang besar-besar kita harus tahu tentang kearifan lokal, masing-masing kabupaten/kota kan beda-beda. Ada yang patokannya terkait daerah miskin yang diberangkatkan, ada yang di daerah itu sudah tradisi, belum lagi simpul-simpul tenaga kerja kan beda-beda,” katanya.
Mantan Kapolda Jateng ini mengaatakan, penyelarasan itu penting agar setiap daerah seragam dalam hal mengurusi PMI. Selain itu, juga untuk memudahkan dalam pengawasan, sehingga tidak terjadi banyak penipuan dan penyelewengan
“Ini harus kita sinergikan, agar masyarakat kita yang pekerja migran itu betul-betul pahlawan devisa.. Pak Menteri memberikan warning kepada kita agar ada satu aplikasi jelas dan akan memudahkan masyarakat kita bekerja di luar negeri,” ungkap Luthfi.
Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding mengatakan, kunjungan ke Pemprov Jateng untuk konsolidasi penyiapan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya PMI dengan level medium skill ke atas.
“Kita butuh menciptakan ekosistem pelatihan yang bagus, karena mengirim orang ke luar negeri itu dampaknya tidak hanya pada ekonominya, tetapi juga transfer pengetahuan dan keterampilan. Itu yang mahal sebenarnya,”
“Sehingga sepulang mereka dari sana bisa menjadi tenaga kerja yang berketrampilan,” kata Karding.
Konsolidasi tersebut juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melihat PMI sebagai peluang, atau salah satu solusi dalam menyelesaikan atau mengurangi pengangguran.
Oleh karena itu, Ia meminta agar ada peraturan daerah dan satu wadah khusus yang mengurusi tentang pekerja migran, minimal kepala bidang di masing-masing kabupaten/kota.
Dalam kesempatan itu, Karding juga meminta agar dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat yang hendak menjadi pekerja migran, agar melalui jalur yang legal dan prosedural.