INDORAYA – Pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga produksi pangan nasional sekaligus melindungi kesejahteraan petani pascabanjir di wilayah Sumatra. Melalui skema padat karya, negara akan menggaji petani yang terlibat langsung dalam pemulihan sawah terdampak bencana.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, kebijakan ini dirancang agar pemulihan lahan pertanian berjalan cepat tanpa menghilangkan sumber penghasilan petani.
“Melalui skema [padat karya] ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertanian, tetapi juga memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung,” ujar Amran dalam keterangan resminya, Jumat (17/1).
Program tersebut menyasar sawah rusak akibat banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Amran menyebut, perbaikan sawah dilakukan langsung oleh pemilik lahan, sementara seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah pusat.
“Jadi, saudara kita punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi, semuanya dibantu [pemerintah] pusat. Ini perintah langsung bapak presiden,” ujarnya.
Skema padat karya memastikan para pemilik sawah terlibat aktif dalam proses rehabilitasi. Selain memulihkan lahan, mereka juga menerima penghasilan harian yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama masa pemulihan.
Pemerintah menargetkan percepatan perbaikan sawah dengan kategori rusak ringan hingga sedang dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
“Khusus Aceh, bersamaan dengan Sumatra Barat dan Sumatra Utara, yang ringan dan sedang maksimal tiga bulan sudah selesai,” ujar Amran.
Data Kementerian Pertanian mencatat total kerusakan sawah akibat bencana ekologis di ketiga provinsi tersebut mencapai 98.002 hektare. Aceh menjadi wilayah dengan kerusakan terluas, yakni 54.233 hektare, disusul Sumatra Utara 37.318 hektare dan Sumatra Barat 6.451 hektare.
Dari total itu, lahan dengan kerusakan ringan hingga sedang tercatat 8.237 hektare dan menjadi prioritas rehabilitasi.
Tahap pengerjaan ditargetkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026, dengan sasaran rehabilitasi mencapai 13.708 hektare di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Kami mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Sekitar 90-95 persen akan kami selesaikan lebih dulu,” pungkas Amran.
