INDORAYA – Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) harus menunda terlebih dahulu poyek-proyek atau pekerjaan di tahun 2025 ini.
Penundaan diperkirakan akan berlangsung hingga pembahasan dan persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dilakukan Gubernur baru, Ahmad Luthfi, bersama DPRD Jateng.
Sekretaris Daerah Jateng Sumarno memastikan bahwa tidak ada satu pun proyek daerah maupun prioritas di tahun 2025 yang dibatalkan imbas kebijakan efisiensi anggaran.
Namun, dia menyebut pengerjaan sejumlah proyek harus ditunda terlebih dahulu karena sejumlah pos anggaran sedang dilakukan identifikasi lebih lanjut untuk dilakukan efisiensi.
“Kita memang sampai saat ini meng-hold (menahan) untuk kegiatan-kegiatannya. Karena kami ada edaran (tentang efisiensi anggaran) itu,” kata Sumarno di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Kamis (13/2/2025).
Sekda bilang, penundaan sejumlah proyek ini juga akan disesuaikan dengan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng terpilih, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimen.
“Jadi kami harus berkomunikasi dengan kepala daerah yang baru, supaya apa yang kita lakukan bener-bener bisa sesuai dengan visi-misi Pak Gubernur yang baru,” ungkapnya.
Dia tidak menjelaskan secara detail proyek-proyek mana saja yang ditunda karena efisiensi anggaran ini. Namun, ia memastikan bahwasanya proyek rutinan seperti perbaikan jalan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jateng.
“Sementara kita menjalankan yang rutin-rutin saja. Kegiatan-kegiatan lain, kontraknya masih kita pending, bukan kita stop. Pending dulu melihat timing (momen yang tepat),” katanya.
“Karena kemarin ada dinamika kepastian pelantikannya kapan (gubernur terpilih). Nah setelah tanggal 20 Februari 2025 (setelah pelantikan), akan dibahas lagi,” imbuh Sumarno.
Pembahasan itu nantinya akan dilakukan Pemprov Jateng dalam Rapat Perubahan APBD dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang akan melibatkan gubernur baru bersama DPRD Jateng.
“Nah setelah kepala daerah dilantik, Pemda bisa melakukan perubahan RKPD maupun APBD lebih awal. Nah identifikasi efisiensi yang dilakukan ini lebih mengarah untuk prioritas, bisa menyesuaikan visi-misi Pak Luthfi dan Gus Yasin, supaya bisa terakomodir di APBD 2025,” ucapnya.
Lebih lanjut dia menyebut penerapan efisiensi anggaran pemerintah pusat berbeda dengan daerah. Jika kementerian atau lembaga memangkas postur APBN hingga triliunan rupiah, di Pemprov Jateng berupa pengalihan APBD untuk program-program prioritas.
