INDORAYA – Program satu organisasi perangkat daerah (OPD) satu Desa Dampingan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diklaim berjalan efektif. Hingga akhir 2025, capaian pelaksanaan program tersebut disebut telah mencapai 91 persen.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mengatakan, dari total 65 desa dampingan yang ditangani kepala OPD sepanjang 2025, hanya tersisa delapan desa yang akan dilanjutkan pendampingannya pada 2026.
Hal itu disampaikan Gus Yasin usai menghadiri Rapat Evaluasi Desa Dampingan Tahun 2025 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2026 di Aula BPKAD Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu (17/12/2025).
“Desa dampingan tahun 2025 itu ada 65. Dari kepala OPD, hanya tersisa delapan desa yang akan kita lanjutkan di 2026. Artinya, program satu OPD satu desa binaan ini sekitar 91 persen berjalan dengan baik,” ujar Gus Yasin.
Menurutnya, fokus utama program desa dampingan adalah mengintervensi persoalan kemiskinan secara langsung berbasis data yang valid. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar menyasar warga yang membutuhkan.
“Yang paling utama adalah bagaimana mengintervensi desa dampingan ini supaya angka kemiskinannya bisa menurun. Datanya harus benar-benar clear, sehingga bantuan-bantuan itu bisa kita arahkan tepat sasaran,” jelasnya.
Gus Yasin juga mengungkapkan, dalam dua hari terakhir Pemprov Jawa Tengah telah menyalurkan berbagai bantuan dari sejumlah dinas kepada desa-desa dampingan di berbagai kabupaten.
“Baru dua hari yang lalu di kabupaten kita juga sudah sempProgram Desa Dampingan Pemprov Jateng
urna. Semua bantuan yang dikerjakan oleh beberapa dinas terkait desa dampingan ini sudah kita serahkan,” tambahnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jawa Tengah melibatkan 49 OPD untuk menyukseskan program satu OPD satu Desa Dampingan. Seluruh OPD tersebut didorong untuk berkoordinasi agar cakupan pendampingan dapat diperluas pada 2026.
“Kami mengajak seluruh OPD yang berjumlah 49 itu saling berbicara, sehingga bisa dibawa ke 61 desa binaan dampingan yang akan kita lakukan di tahun 2026,” kata Gus Yasin.
Selain internal OPD, Pemprov Jawa Tengah juga berencana menggandeng Kementerian Sosial untuk memperluas cakupan desa dampingan di wilayah Jawa Tengah.
“Di Kementerian Sosial ada 1.287 desa dampingan di Jawa Tengah. Saat ini baru sembilan yang terintegrasi. Kita ingin ini diperluas lagi,” ungkapnya.
Ia berharap desa-desa yang didampingi Pemprov Jawa Tengah ke depan dapat masuk dalam program prioritas kementerian, sehingga intervensi penanganan kemiskinan menjadi lebih optimal.
“Syukur-syukur dari 61 desa yang kita dampingi ini bisa menjadi program prioritas di Kementerian Sosial, sehingga intervensinya semakin baik,” ujarnya.
Terkait pendanaan, Gus Yasin menyebut anggaran program desa dampingan berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBD Jawa Tengah hingga dukungan corporate social responsibility (CSR) dari berbagai pihak.
“Kalau sementara ini dari APBD kita hitung di 61 desa dampingan, ditambah dengan CSR baik swasta, BUMN, BUMD, maupun Baznas yang ikut andil,” jelasnya.
Besaran anggaran di setiap desa, lanjutnya, berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan dukungan yang masuk. Ke depan, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan skema apresiasi bagi OPD yang dinilai berhasil menjalankan program desa dampingan secara optimal.
“Untuk akhir tahun 2026 nanti, jika indikator-indikatornya tercapai, saya akan memberikan apresiasi dan berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk menambah anggaran di dinas yang benar-benar tercapai,” pungkas Gus Yasin.
