INDORAYA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas membahas kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui video conference dari London, Inggris, bersama jajaran Kabinet Merah Putih yang berada di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Sejumlah pejabat yang mengikuti rapat dari Jakarta antara lain Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala BPKP Yusuf Ateh. Sementara itu, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang juga berada di London.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet, rapat tersebut difokuskan pada perkembangan Satgas PKH yang dibentuk Presiden Prabowo sejak Januari 2025, atau dua bulan setelah ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Satgas ini menjadi instrumen pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan sekaligus mencegah kebocoran keuangan negara.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp6,6 triliun oleh Satgas PKH merupakan langkah awal dari komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan perampokan kekayaan negara yang telah berlangsung lama.
“Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita, baru ujung, penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun,” kata Prabowo dalam sambutannya pada acara penyerahan laporan capaian hasil Satgas PKH dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, (24/12/2025)
Prabowo juga meminta seluruh jajaran penegak hukum bertindak tegas dan konsisten dalam menjalankan tugas.
“Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau dilobi sini, dilobi sana, tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara, itu tugas saya. Dan saudara-saudara telah melakukan dengan baik, dengan tertib, dengan sesuai ketentuan, sesuai hukum,” lanjutnya.
Lebih jauh, Prabowo menilai nilai kerugian negara yang telah diselamatkan saat ini masih jauh dari potensi kerugian sebenarnya.
“Yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar,” kata Prabowo.
Dalam penutup sambutannya, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kebocoran kekayaan negara terus terjadi dan berkomitmen melanjutkan upaya penertiban demi kepentingan rakyat.
“Kita kerja terus, kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat merasa dan melihat apa yang kita kerjakan. Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keragu-raguan,” ujarnya.
