INDORAYA – Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, mengungkapkan arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penindakan terhadap judi online.
Menurut Hasan, Prabowo menekankan bahwa upaya pemberantasan judi online tidak hanya terbatas pada pemblokiran situs, tetapi juga harus mencakup penelusuran aliran uang yang terlibat dalam judi online.
“Tadi Bapak (presiden) minta itu, jadi perang sama judi online dikuatkan lagi. Tidak hanya takedown situs maupun aplikasi. Tapi sekarang juga ditelusuri payment gatewaynya, aliran uangnya, itu ditelusuri,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Hasan menegaskan bahwa pemerintah serius dalam memerangi judi online dan akan bekerja sama dengan negara lain untuk menangani masalah ini.
“Ini menjadi perang serius dari pemerintah terhadap judi online. Termasuk juga kerja sama dengan berbagai negara untuk mengatasi ini, jadi bukan cuma sendirian Indonesia. Tapi ada juga kerja sama dengan berbagai negara,” ujar Hasan.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang lebih tegas mengenai penindakan terhadap judi online. PP ini diharapkan dapat memperkuat langkah pemberantasan judi online.
“Presiden kembali membahas penanganan judi online dan salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah mengeluarkan aturan dalam bentuk PP yang lebih tegas terkait upaya kita melawan judi online,” kata Meutya setelah rapat dengan Presiden.
Meutya juga menyebutkan bahwa pihaknya sudah memblokir hampir 1 juta situs judi online, namun ia mengakui bahwa pemblokiran situs saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah judi online secara menyeluruh.