INDORAYA – Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat di Jembrana, Bali, akan dibangun arena pacuan kuda yang akan memiliki standar internasional. Dikabarkan bahwa Aryo PS Djojohadikusumo, keponakan Prabowo Subianto, ikut terlibat dalam proyek pembangunan arena pacuan kuda tersebut.
Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, memberikan dukungannya terhadap rencana pembangunan arena pacuan kuda di hutan yang terletak di Kecamatan Melaya, Jembrana. Menurutnya, kehadiran arena olahraga polo ini akan meningkatkan daya tarik pariwisata Jembrana.
“Proyek pembangunan arena pacuan kuda ini sudah dimulai sejak tahun 2023. Pengelola telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH),” kata Tamba pada Selasa (30/4/2024).
Sebagai politikus Demokrat, Tamba menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh kepada investor yang ingin menanamkan modal di Jembrana. Ia yakin bahwa masuknya banyak investor akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jembrana, terutama dalam sektor pariwisata.
Tamba juga menyatakan bahwa olahraga polo populer di kalangan ekonomi kelas atas. Meski begitu, ia menilai bahwa arena pacuan kuda yang representatif juga penting karena beberapa daerah di Indonesia memiliki tradisi berkuda.
“Saya bersyukur Jembrana dipilih untuk pembangunan pacuan kuda ini, semoga segera terlaksana,” ujar Tamba.
Tamba telah melakukan pengecekan langsung di lokasi yang akan dijadikan arena pacuan kuda internasional tersebut. Bahkan, Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto, telah datang untuk meninjau lokasi dan meminta Tamba untuk menentukan lokasi helipad atau tempat pendaratan helikopter di sekitar arena pacuan.
“Saya sudah melakukan pengecekan langsung di lokasi. Pak Hashim meminta kami untuk menentukan lokasi yang tepat untuk helipad. Rencananya, akan dibangun dua helipad,” ungkap Tamba.
Perlu diketahui, lahan yang akan dibangun sebagai arena pacuan kuda berada di kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Bali Barat, Pemerintah Provinsi Bali. Meskipun pengelolaan hutan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, namun status lahan tersebut adalah milik pemerintah pusat dan izin untuk pemanfaatannya juga dikeluarkan oleh pemerintah pusat.