INDORAYA – Politisi Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng), Heri Pudyatmoko mengungkap mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung.
Menurut Heri, biaya yang dikeluarkan paslon terus meningkat dari tahun ke tahun dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi demokrasi. Bahkan, satu paslon bisa menghabiskan ratusan miliar untuk membiayai langkah politiknya.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng itu menilai, tingginya ongkos politik telah memunculkan praktik politik uang di tengah masyarakat.
“Ini muncul sebuah kultur di masyarakat, pesta rakyat (pemilu) dimaknai dengan pesta, bagi-bagi duit,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Selasa (30/12/2025).
Ia mengatakan, meski ada pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), praktik politik uang masih sulit ditekan.
“Sehingga menurut saya banyak faktor negatifnya,” ucap Heri Londo, sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, Heri membeberkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan paslon di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Ia mencontohkan Pilkada di Kabupaten Kudus, di mana ongkos politik dua paslon jika digabung bisa menembus angka ratusan miliar rupiah.
“Kalau kita ngomong di Kudus, misalnya, habis berapa itu? Kalau kita gabung (ongkos politik) antara dua calon, itu di atas Rp150 miliar. Dan trennya naik dan naik terus. Kalau dulu, Rp60 miliar itu sudah tinggi sekali,” kata Heri.
Menurut Heri, pada Pilkada 2020, biaya politik di beberapa daerah juga tergolong besar. Ia menyebut satu paslon di Kabupaten Pekalongan bisa menghabiskan dana sekitar Rp60 hingga Rp70 miliar.
“Kemarin, (Pilkada) Kudus dicek saja, hampir di atas Rp100 (miliar) satu paslon,” ujarnya.
Heri menilai, besarnya ongkos politik tersebut berisiko mendorong kepala daerah terpilih melakukan praktik korupsi demi mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan.
Oleh sebab itu, pihaknya mendukung rencana Pilkada dilakukan melalui DPRD. Hal ini dianggap dapat mengurangi pengeluaran negara serta mengatasi pembengkakan biaya politik yang kerap terjadi dalam pilkada langsung.
Sikap DPD Partai Gerindra Jateng ini juga sejalan dengan kebijakan DPP dalam mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai upaya menekan ongkos politik dalam pilkada langsung.
