INDORAYA – Polisi memblokir sebanyak 3.455 rekening dan 47 akun e-commerce dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pemblokiran situs j#d1 online melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Kami telah melakukan pemblokiran terhadap 3.455 rekening,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam konferensi pers, Senin (25/11/2024).
“Dan 47 akun e-commerce milik tersangka,” ucap dia.
Berikut daftar rekening yang diblokir polisi:
1. 1.509 rekening Bank Central Asia (BCA) dengan rincian
– 1.485 rekening deposito website j#d1 online
– 24 rekening tersangka
2. 562 rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan rincian
-562 rekening deposito website j#d1 online
– 1 rekening tersangka
3. 21 rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan rincian
– 21 rekening deposito website j#d1 online
– 3 rekening tersangka
4. 580 rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan rincian
– 578 rekening rekening deposito website j#d1 online
– 2 rekening tersangka
5. 44 rekening Bank Cimb Niaga dari rekening deposito website j#d1 online
6. 9 rekening Bank Danamon dari rekening deposito website j#d1 online
7. 713 Rekening Bank Mandiri dengan rincian
– 700 rekening deposito website j#d1 online
– 13 rekening tersangka
8. 13 rekening Bank Permata dari rekening deposito website j#d1 online
9. 1 rekening OCBC milik tersangka
10. 1 rekening Bank Tabungan Negara milik tersangka
11. 1 rekening Jenius milik tersangka
12. 1 rekening DBS Digibank milik tersangka
Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka. Dari puluhan tersangka itu, sembilan di antaranya merupakan pegawai Komdigi.
Selain itu, polisi juga masih mengejar empat buron yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Para tersangka ini, dijerat Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.
