INDORAYA – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, merespons cepat insiden ambrolnya plafon gypsum di kelas 6B SDN Jatingaleh 01. Ia mengatakan telah memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang untuk mengecek langsung lokasi kejadian dan memastikan seluruh penanganan awal dilakukan.
Dari laporan yang diterimanya, siswa yang mengalami luka telah mendapatkan perawatan, sementara plafon yang ambrol sudah ditangani secara sementara.
“Ya, semuanya sudah ditreatment, termasuk siswa yang luka, dan plafonnya juga sudah dibereskan,” ujar Agustina saat ditemui Indoraya.News di kawasan Simpang Lima, Jumat (12/12/2025).
Agustina menyebut penyebab utama kerusakan adalah kebocoran yang dibiarkan hingga air merembes ke lapisan gipsum, ditambah kondisi material yang sudah lapuk.
Karena itu, ia menginstruksikan Disdik untuk melakukan audit total terhadap seluruh bangunan sekolah di Kota Semarang.
“Proses pemeliharaannya sepertinya kurang diperhatikan. Dari beberapa informasi yang kami terima, biaya operasional dan maintenance itu rendah sekali, sehingga pihak sekolah mau memanggil tukang saja kadang tidak ada anggarannya,” ungkapnya.
Ia menegaskan agar Disdik menggandeng tenaga tukang ahli dan instansi terkait untuk memastikan seluruh ruang kelas dan struktur bangunan diperiksa seperti halnya mitigasi bencana.
“Nah, ini saya perintahkan teman-teman di Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan pihak yang memiliki tenaga tukang ahli, memastikan kondisi bangunan sekolah dicek layaknya mitigasi bencana. Jangan sampai ada lagi sekolah yang rusak berat maupun rusak sedang. Semua harus diperiksa,” lanjutnya.
Agustina juga menekankan pentingnya perubahan pola penyusunan APBD, terutama untuk pemeliharaan bangunan sekolah yang rusak berat.
“Merawat sesuatu yang rusak berat ini menjadi prioritas. Itu juga saya sampaikan kepada teman-teman di DPR. Tidak hanya sekolah, bangunan kelurahan juga sama,” katanya.
“Kalau menuruti ego, kadang-kadang yang diusulkan itu hanya yang dapilnya menang. Saya mohon maaf, untuk sekarang fokus kita bukan pemilu. Yang utama adalah perbaikan dulu—perbaikan sekolah, perbaikan sarana-prasarana yang melibatkan banyak orang, termasuk rusun,” imbuhnya.
Ia mengakui masih ada hambatan teknis karena Disdik tidak memiliki tenaga tukang khusus. Oleh sebab itu, kolaborasi lintas dinas seperti PU, Perkim dan Distaru perlu diperkuat agar penanganan kerusakan bisa lebih cepat.
Terkait prosedur anggaran, Agustina menegaskan seluruh proses tetap harus sesuai aturan dan dikomunikasikan dengan BPK agar tidak menimbulkan masalah administrasi.
“Kita harus mengkomunikasikan ini ke BPK. Kalau dibiarkan terus dan sistem penganggaran hanya seperti ini, kita akan terus melihat peristiwa serupa. Ini akibat kurangnya biaya OM (Operasi dan Pemeliharaan) bagi sarana prasarana sekolah. Bagaimana cara mengatasinya? Ini tantangan bagi kita,” ujarnya.
Agustina menambahkan bahwa konsultasi dengan BPK dilakukan agar langkah perbaikan dipahami sebagai upaya pencegahan risiko, terutama saat ditemukan kondisi bangunan yang membahayakan.
“Kami meyakini BPK akan memberikan keleluasaan kepada kita untuk melakukan itu. Yang penting, teman-teman yang melaksanakan tugas nantinya tidak disalahkan. Itu harus langsung diperbaiki. Kalau tidak, ya berbahaya. Dan yang lebih penting, bagian yang bocor sekarang harus segera didedel,” pungkasnya.
