INDORAYA – DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah mendukung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Melalui mekanisme ini, anggaran untuk Pilkada bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif dan kemaslahatan masyarakat.
Wakil Ketua DPW PKB Jateng Sarif Abdillah menilai, Pilkada melalui DPRD dapat memperkuat demokrasi yang berbiaya rendah dan berorientasi pada kinerja pemerintah daerah.
“Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi soal hasil dan dampaknya bagi masyarakat. Pilkada melalui DPR adalah ikhtiar untuk memperkuat hal itu dengan biaya lebih efisien,” ujar dia saat dihubungi Indoraya.news melalui sambungan telepon, Jumat (2/1/2025)
Sarif menegaskan, salah satu alasan wacana ini digulirkan adalah agar anggaran Pilkada tidak membebani APBD. Dengan biaya Pilkada yang lebih rendah, APBD diharapkan bisa difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, dan program pengentasan kemiskinan.
“Setiap rupiah APBD yang seharusnya kembali ke rakyat, bukan habis untuk ongkos politik. Harapannya, efisiensi ini bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Jateng tersebut.
Meski demikian, ia mengakui wacana ini cukup kontroversial di masyarakat. Pilihan langsung yang sudah berjalan lama membuat sebagian orang masih mempertanyakan sistem baru ini.
Namun, menurut Sarif, perbedaan pendapat terkait wacana Pilkada lewat DPRD merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
“Kami memahami masih ada yang belum sepakat. Wajar, karena ini butuh telaah lebih dalam. Namun prinsip kami tetap mendorong agar kebijakan pemimpin atas rakyat selalu berlandaskan kemaslahatan,” ungkap Sarif.
Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu panik karena wacana ini masih dalam tahap pembahasan. Tujuannya adalah pembelajaran demokrasi sekaligus evaluasi terhadap sistem pilihan langsung sebelumnya.
“Harapannya, ini menjadi bagian dari kesadaran kita dalam menata Pilkada agar lebih maslahat dan sesuai kepentingan rakyat serta bangsa,” pungkasnya.
