INDORAYA – Pj Gubenur Jawa Tengah (Jateng) Nana Sudjana meminta kepada kepala desa atau kades dan lurah di wilayahnya agar tetap netral dalam gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Hal itu disampaikan Nana Sudjana saat menghadiri acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Stakeholder dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Hotel Alila Surakarta, Sabtu (9/11/2024).
Dalam sosialisasi yang diikuti kepala daerah dan sejumlah kepala desa dan lurah, Nana memastikan kesanggupan mereka untuk bersikap netral. Pihaknya meminta kepala desa dan lurah untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024.
“Saya minta kepala desa supaya menyukseskan pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan baik,” kata Nana.
Selain itu dia juga mendorong partisipasi pemilih dan mengajak seluruh elemen menjaga kondusivitas. Selama tahapan Pilkada 2024, pihaknya juga masif melakukan sosialisasi perihal netralitas ASN maupun netralitas perangkat desa.
Setidaknya sudah dua surat edaran yang diterbitkan. Pertama pada 17 Januari 2024 kepada bupati walikota se-Jawa Tengah tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
Adapun surat edaran kedua dari Pemprov Jateng diterbitkan pada 29 Oktober 2024 tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
“Selama ini kami dari pemprov juga tidak henti-hentinya memberikan arahan. Kita sudah mengedarkan dua surat edaran, arahannya terkait dengan masalah netralitas,” ungkap Nana Sudjana.
Sementara Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin menilai, kepala desa dan lurah memiliki pengaruh besar di masyarakat. Maka, jika tidak netral dalam pilkada, akan timbul preseden buruk bagi pemerintahan di masa mendatang.
Bawaslu Jateng juga gencar melakukan pencegahan dan sosialisasi untuk menekan terjadinya berbagai pelanggaran pilkada 2024.
Amin menyebut, beberapa di antaranya sudah 762 kali memberikan sosialisasi kepada TNI, Polri, ASN, dan kepala desa di seluruh Jawa Tengah. Selain itu juga mengirimkan surat imbauan, dan membentuk 479 desa anti money politik.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarta menuturkan, jumlah pemilih di Jateng yang tinggi berpotensi menciptakan dinamika yang luar biasa.
Namun, dengan koordinasi yang kuat antar stakeholder, lanjut dia, akan terjadi kebersamaan dalam menyukseskan gelaran Pilkada serentak 2024 di Jateng.
