INDORAYA – Keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan peserta Pemilu 2024 berkampanye di fasilitas pendidikan seperti kampus disambut baik oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI).
Menurut Koordinator Politik dan Demokrasi BEM SI Hanif Alfattah, diperbolehkannya peserta Pemilu berkampanye di kampus menjadi angin segar bagi para mahasiswa untuk berdialog langsung dengan calon pemimpin bangsa mengenai gagasan Indonesia ke depan.
“Sebetulnya di sini angin segar untuk kita sebagai mahasiswa, karena jarang sekali calon presiden itu langsung dialog kepada mahasiswa,” ujarnya saat dihubungi Indoraya.news, Senin (22/8/2023).
Hanif menyatakan, 141 BEM dari berbagai kampus di Indonesia tergabung dalam Aliansi BEM SI. Menanggapi putusan MK, pihaknya siap memberikan wadah untuk tiga sosok yang dijagokan sebagai calon presiden saling berdebat dan adu gagasan.
Ketiga nama tersebut yaitu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dari PDIP, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan.
“Kita menyadari bahwa tiga poros bakal calon presiden tapi yang diusung ada gagasan perubahan dan ada berkelanjutan. Di sini saya sebagai Koordinator Politik dan Demokrasi BEM SI ingin berdialog langsung kepada calon presiden nantinya di dalam kampus,” bebernya.
Hanif yang juga Ketua BEM Universitas Diponegoro Semarang itu mengatakan, saat ini Aliansi BEM SI sedang membahas bagaimana sistem dan mekanisme dialog terbuka bagi calon presiden tersebut.
“Kami dari temen-temen BEM SI kemarin itu kami coba ada kajian ya, kajisan-kajian dari masing-masing koordinator isu, sehingga nanti apa yang disampaikan berdasarkan kajian-kajian tersebut,” ucapnya.
Ia mengatakan, Universitas Diponegoro juga siap ketika ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun harus melalui koordinasi terlebih dahulu dengan pihak kampus serta KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara.
“Kalau rencana di mana kita masih pikirkan, kalaupun di Undip kita juga siap, kita akan izin dan dari KPU juga akan masuk ke Undip, tapi fasilitas yang kita pakai bukan atas nama Undip, tapi atas nama BEM SI,” bebernya.
“Kalau waktunya si kita berharap di bulan Oktober, November, atau Desember,” imbuh Hanif.
Ia menegaskan, Aliansi BEM SI mendukung keputusan MK yang mengizinkan peserta Pemilu berkampanye di kampus. Meskipun ada internal kampus yang memiliki sikap politik tertentu, namun ia ingin dialog dan debat terbuka harus dihadiri oleh semua calon presiden.
“Memang tidak memungkiri ada pihak di dalam kampus entah rektor, dosen, dan sebagainya mendukung secara langsung atau tidak langsung kepada calon tertentu, di sini yang kami harapkan yang diundang jangan salah satu tapi semua entah 3 atau 4 berapapun nanti agar netralitas tetap terjaga,” pungkasnya.