INDORAYA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) tahun anggaran 2023 telah tuntas.
Persetujuan Raperda ini dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Jateng masa persidangan ketiga tahun sidang 2023/2024 di Gedung Berlian DPRD Jateng, Kamis (27/6/2024).
“Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dan rekomendasi yang diberikan. Ini akan kami tindaklanjuti,” kata Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana, usai menghadiri rapat paripurna.
Secara garis besar, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jateng 2023 meliputi realisasi anggaran dan kekayaan daerah. Realisasi anggaran terdiri atas Pendapatan Daerah sebesar Rp25,369 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp25,800 triliun, Pembiayaan Netto Rp1,330 triliun, dan SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp900,18 miliar.
Kemudian Kekayaan Daerah tahun 2023 sebesar Rp40,934 triliun atau naik sebesar Rp658,01 miliar dari tahun 2022 sebesar Rp40,276 triliun. Rinciannya terdiri atas Aset Lancar Rp3,418 triliun, Investasi Jangka Panjang Rp7,761 triliun, Aset Tetap Rp26,589 triliun, Dana Cadangan Rp505,86 miliar, dan Aset Lainnya 2,659 triliun.
Nana mengatakan, tuntasnya pembahasan ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Tenggat waktu evaluasi setidaknya selama 14 hari setelah diputuskan.
“Hasil evaluasi akan dipergunakan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sudah berjalan baik dan optimal. Beberapa catatan penting dan rekomendasi sudah diberikan untuk perbaikan serta peningkatan pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
“Secara keseluruhan sudah berjalan baik dan optimal. Beberapa catatannya terkait optimalisasi pendapatan, optimalisasi belanja, dan optimalisasi pembiayaan,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.