INDORAYA — Persoalan perlindungan anak dinilai tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum atau penanganan kasus semata. Dibutuhkan integrasi lintas sektor yang berkelanjutan agar perlindungan anak tidak berhenti pada respons sesaat, tetapi menjadi sistem yang kuat dan pencegahan jangka panjang.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan bahwa isu perlindungan anak menyangkut banyak aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan sosial, hingga ketahanan keluarga.
“Ketika kita bicara perlindungan anak, itu bukan hanya urusan satu dinas atau satu lembaga. Ini menyangkut cara negara, masyarakat, dan keluarga bekerja bersama,” ungkap Heri.
“Tanpa pendekatan lintas sektor, upaya perlindungan akan selalu tertinggal dari persoalan di lapangan,” lanjutnya.
Heri juga menyoroti masih ditemukannya berbagai persoalan yang berdampak langsung pada anak, seperti kekerasan, eksploitasi, pernikahan usia dini, hingga anak putus sekolah akibat tekanan ekonomi keluarga.
Menurutnya, persoalan tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Heri menilai, pendekatan sektoral yang selama ini berjalan cenderung membuat penanganan kasus bersifat reaktif. Padahal, perlindungan anak seharusnya dimulai dari upaya pencegahan yang sistematis.
“Kalau pendidikan berjalan sendiri, kesehatan sendiri, dan perlindungan sosial sendiri, anak justru berada di ruang kosong di antara kebijakan. Di situlah risiko muncul,” jelasnya.
Ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, layanan kesehatan, aparat penegak hukum, serta komunitas masyarakat dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang utuh. Termasuk di dalamnya, penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak.
Menurut Heri, pendidikan juga memiliki peran strategis, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kesadaran batas diri dan keberanian anak untuk bersuara ketika menghadapi ancaman.
“Sekolah harus menjadi ruang aman, bukan hanya tempat belajar. Begitu juga lingkungan sosial di sekitar anak, harus peka dan tidak permisif terhadap kekerasan,” katanya.
“Perlindungan anak adalah investasi sosial jangka panjang. Kalau kita gagal melindungi mereka hari ini, maka kita sedang menyiapkan masalah sosial di masa depan,” imbuhnya.
Ia berharap, ke depan isu perlindungan anak tidak lagi dipandang sebagai urusan tambahan, melainkan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Anak-anak bukan sekadar penerima kebijakan, mereka adalah masa depan daerah ini. Karena itu, perlindungan mereka harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Heri. [Adv]
