INDORAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun kolaborasi untuk sama-sama menggenjot perekonomian antara kedua belah pihak.
Kolaborasi itu terbangun melalui gelaran Misi Dagang dan Investasi Jawa Tengah–Jawa Timur yang digelar di PO Hotel Semarang, Kamis (29/1/2026). Forum Temu Bisnis Pelaku Usaha Antarprovinsi ini dihadiri Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Hadir pula jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta asosiasi pengusaha dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Menurut Taj Yasin, misi dagang ini menjadi momentum penting bagi pelaku usaha, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memperluas pasar dan memperkuat jejaring usaha lintas daerah.
“Melalui misi dagang ini, kami berharap potensi unggulan Jawa Timur dapat semakin dikenal dan dimanfaatkan di Jawa Tengah sesuai kebutuhan daerah. Begitu pula produk unggulan Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi referensi dan role model pengembangan di Jawa Timur,” ujar dia.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar peluang kerja sama yang terbangun dapat berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
“Kami berharap hingga penutupan acara dapat tercapai transaksi yang signifikan dan memberi kontribusi nyata bagi perekonomian, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur,” tambahnya.
Misi dagang ini melibatkan 218 pelaku usaha dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Taj Yasin juga mencatat sejumlah perusahaan telah membukukan transaksi di sektor strategis dengan nilai signifikan.
“Kami melihat transaksi di sektor kopi, gula, dan komoditas lainnya dengan nilai tahunan bahkan di atas Rp100 miliar. Ini menunjukkan besarnya potensi yang perlu terus difasilitasi. Pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan potensi tersebut berkembang secara optimal,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, misi dagang dan investasi ke Jawa Tengah ini menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat sinergi ekonomi antardaerah.
“Ini pertama kalinya kami melakukan misi dagang dan investasi ke Jawa Tengah. Hingga pukul 13.00 WIB, nilai transaksi yang terbangun tercatat mencapai Rp2,9 triliun,” kata Khofifah.
Ia merinci, dari total transaksi tersebut, Jawa Timur menjual produk sebesar Rp2,658 triliun, membeli produk dari Jawa Tengah senilai Rp184 miliar. Selain itu, terdapat investasi Jawa Timur sebesar Rp96 miliar di Jawa Tengah.
“Investasi ini salah satunya untuk mendukung program nasional, karena di Jawa Timur lahan sawah yang dilindungi sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah terbatas. Maka Jawa Timur melakukan investasi di Jawa Tengah,” jelasnya.
Khofifah menyebut, transaksi yang terbangun mencakup komoditas kayu, telur, ikan, cengkeh, dan tembakau. Sementara Jawa Timur menjual beras, kopi, daging ayam, hingga fillet dori.
“Yang cukup signifikan, transaksi di sektor peternakan mencapai Rp1,1 triliun, dan di sektor perikanan Rp378 miliar. Ini menjadi starting point yang sangat baik bagi kerja sama Jawa Timur dan Jawa Tengah,” ujarnya.
Sejumlah transaksi tercatat dalam misi dagang ini, antara lain kerja sama penyediaan jagung lokal kuning sebanyak 1.800 ton antara PT Sidoagung Farm Magelang dan CV Ukirsari Jaya Agro Tuban, pembelian beras oleh Indomaret dan Indogrosir Jawa Tengah senilai Rp126,5 miliar, serta transaksi produk perikanan UD Dwi Manunggal Semarang senilai Rp142,8 miliar.
Transaksi bernilai besar juga terjadi di sektor industri, seperti industri hasil tembakau PT PSPM Semarang senilai Rp192 miliar, serta kerja sama komoditas gula senilai Rp105 miliar antara PT Indoacidatama Karanganyar dan PT Sinergi Gula Nusantara.
Pada kesempatan tersebut dilakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta penandatanganan kerja sama dan komitmen transaksi perdagangan dari delapan pelaku usaha dan organisasi, termasuk antar-OPD dan asosiasi pengusaha kedua provinsi.
