INDORAYA – Persoalan kemiskinan masih membelit Provinsi Jawa Tengah. Dari data yang ada di BPS Jateng, angka kemiskinan di Jawa Tengah pada bulan Maret 2021 tercatat ada 11,79 persen atau 4,11 juta jiwa. Tentu saja angka ini cukup merisaukan mengingat Jateng termasuk provinsi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Dari jumlah tersebut, pemetaan telah dilakukan. Salah satunya adalah memetakan kemiskinan ekstrem di beberapa daerah. Sebenarnya ada 19 daerah yang masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrem. Namun untuk tahun 2022 ini, tercatat ada lima daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem, sehingga harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Kelima daerah itu adalah Kabupaten Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas.
Dari lima kabupaten tersebut juga sudah dipetakan lima kecamatan paling miskin di tiap kabupatennya. Dengan langkah ini maka upaya pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengatakan, pihaknya terus mendorong agar Pemprov Jateng serius dalam upaya menangani kemiskinan ekstrem yang tersebar di lima daerah tersebut.
“DPRD Jateng akan terus mendorong dan mensupport Pemprov Jateng dalam menangani kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan menyiapkan anggaran yang memadai, sehingga kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut bisa tertangani dengan baik,” ujarnya.
Saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (12/1/2022), Heri Pudyatmoko menjelaskan, Pemprov Jateng harus menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem pada beberapa daerah di Jawa Tengah.
“Pemprov memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Di anantaranya tentang persoalan rumah yang tidak layak huni, penyediaan jamban atau sanitasi yang memadai, pemenuhan air bersih, akses pendidikan, akses kesehatan, dan penerangan atau listrik yang cukup,” kata Heri Pudyatmoko.
Terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem di lima daerah itu, Heri Pudyatmoko mengatakan, harus terus didorong agar kinerjanya bisa lebih maksimal. Pihaknya optimistis, dengan kekuatan lokal dan gotong royong bersama, hal itu bisa diselesaikan dengan cepat.
“Pemprov sudah menargetkan secara reguler bisa segera diselesaikan. Makanya kami mendorong program bantuan top up dari pemerintah harus disalurkan secepatnya. Termasuk untuk program yang lain, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, jambanisasi, pemasangan instalasi listrik, air dan lainnya, bisa selesaikan dengan menggandeng pihak lain,” katanya.
Upaya menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem pada beberapa daerah di Jawa Tengah, menurut Heri Pudyatmoko bisa menjadi solusi. Kerja sama atau kolaborasi antarseluruh elemen bangsa, diyakini mampu mengatasi kemiskinan di daerah yang menjadi sasaran utama.
Selain perlu kerja sama, DPRD Provinsi Jateng terus mendorong adanya pembenahan infrastruktur di pedesaan yang masuk katagori kemiskinan ekstrem. Apalagi di lima daerah yang jadi sasaran, infrastruktur desanya harus segera dilakukan pembenahan semaksimal mungkin.
Dengan pembenahan infrastruktur pedesaan ini maka dipastikan perekonomian di desa dapat tumbuh dengan baik. Dikatakan, dengan bergeraknya perekonomian desa itu, mampu menekan angka kemiskinan karena potensi desa bisa dioptimalkan. Akses mobilitas masyarakat desa akan lebih lancar dan mudah.
“Dengan pembangunan infrastruktur desa, diharapkan roda perekonomian bisa kembali menggeliat dan masyarakat makin sejahtera, konektifitas antarwilayah juga semakin baik,” harap anggota Fraksi Partai Gerindra dari Dapil 9 Jateng (Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo).
Untuk itu pihaknya ingin agar Pemprov Jateng memiliki target yang jelas dalam menangani kemiskinan ekstrem. “Pemprov harus menargetkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya bisa menjadi nol persen pada tahun 2024 mendatang misalnya. Ini penting sehingga kita memiliki arah yang jelas,” kata Heri Pudyatmoko.
Dia pun menjelaskan, bahwa kemiskinan merupakan suatu ketidaklayakan keadaan hidup yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan. “Adapun kondisi kemiskinan ekstrem, sebagaimana definisi dari Bank Dunia, adalah masyarakat yang hidup dengan pendapatan kurang dari Rp 11.000 per hari,” terangnya.
Hal tersebut berbeda dengan penduduk miskin relatif, yang masih memiliki peluang mengembangkan usaha berkelanjutan, penduduk miskin ekstrem umumnya tidak memiliki aset produksi sendiri, bekerja dengan upah rendah, dan hidup serba pas-pasan bahkan sering kekurangan.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot pembangunan rumah sehat layak huni. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018, sebanyak 1.582.024 rumah di Jawa Tengah akan diperbaiki.
Kini tersisa 827.009 unit untuk diselesaikan. Ini berarti ada sekitar 755 ribu rumah warga miskin telah direnovasi.
Pembangunan RSLH merupakan bagian tak terpisahkan dari program pengentasan kemiskinan ekstrem. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menilai, pengentasan kemiskinan dengan pemberian bantuan tunai selama beberapa bulan kurang efektif.
“Di Jawa Tengah kita tambah dengan pembangunan rumah sehat layak huni dan kita bangun seperti ini,” kata Ganjar.
Dalam program RSLH, Jateng melaksanakan dengan gotong royong baik secara anggaran dan pelaksanaan. Dalam hal anggaran, berasal dari berbagai sumber. Yakni dana APBN, APBD Jateng, APBD kabupaten dan kota, serta Baznas dan CSR perusahaan. Sedangkan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan gotong royong warga desa.
Spirit gotong royong, kata Ganjar, juga dapat dibangun melalui program yang dilakukan ini. Contohnya pelaksanaan jambanisasi, pemasangan listrik hingga perbaikan rumah juga bisa melibatkan swasta.
“Tambahi jamban, tambahi listrik, baru kita gerakkan seluruh kekuatan ada dari Baznas, yang ini dari CSR, maka kita ciptakan semangat gotong royong,” ujarnya. (IR)