INDORAYA – Upacara Peringatan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara berlangsung penuh makna ketika Presiden Prabowo Subianto menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dianggap berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan, dan keadilan sosial Indonesia.
Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK Tahun 2025, yang ditandatangani pada 6 November 2025 dan diumumkan resmi hari ini.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya” dan mengheningkan cipta untuk arwah para pahlawan. Hadir dalam upacara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta keluarga penerima.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK), menjelaskan bahwa pemilihan dilakukan melalui proses ketat melibatkan kajian sejarah, bukti dokumenter, dan usulan dari masyarakat, dengan mempertimbangkan keberagaman daerah, gender, dan kontribusi nyata.
“Gelar ini bukan sekadar penghargaan, tapi pengingat bagi generasi muda untuk meneladani semangat mereka dalam membangun bangsa,” katanya.
Daftar 10 penerima gelar Pahlawan Nasional 2025 mencakup tokoh dari berbagai latar belakang, mulai dari pemimpin negara hingga pejuang lokal. Berikut daftar lengkap beserta peran singkat mereka:
- K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Presiden ke-4 RI, tokoh perjuangan politik dan pendidikan Islam dari Jawa Timur, yang memperjuangkan demokrasi dan hak-hak kaum minoritas.
- Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Presiden ke-2 RI, berperan dalam perjuangan bersenjata, stabilitas nasional, dan pembangunan ekonomi yang membawa swasembada pangan serta pertumbuhan ekonomi.
- Marsinah – Aktivis buruh dari Jawa Timur, pahlawan perjuangan hak pekerja dan keadilan sosial, yang tewas pada 1993 setelah memimpin mogok kerja di pabrik tekstil.
- Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Tokoh militer dari Jawa Timur, komandan RPKAD (sekarang bernama Kopassus) yang berperan dalam operasi militer dan sejarah TNI AD.
- Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja – Tokoh diplomasi dari Jawa Barat, mantan Menteri Luar Negeri yang memperkuat batas maritim Indonesia dan mewakili Indonesia di PBB.
- Hajjah Rahmah El Yunusiyah – Ulama perempuan dan pendidik dari Sumatra Barat, pendiri Madrasah Diniyyah Putri yang menginspirasi pendidikan Islam untuk wanita.
- Sultan Muhammad Salahuddin – Pejuang lokal dan diplomat dari Nusa Tenggara Barat (Sultan Bima), berperan dalam perlawanan kolonial dan kemerdekaan.
- Syaikhona Muhammad Kholil – yang sering dikenal sebagai “Mbah Kholil Bangkalan”, ulama Madura dari Jawa Timur, guru para ulama Nusantara dan pendiri pesantren di Bangkalan.
- Tuan Rondahaim Saragih – Pejuang Simalungun dari Sumatra Utara, berperan dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda.
- Zainal Abidin Syah – Tokoh hukum dan perjuangan dari Aceh, aktivis hak asasi manusia dan pembela keadilan sosial.
Penganugerahan ini menjadi sorotan karena mencakup dua mantan presiden yang kontroversial, seperti Soeharto yang diakui atas kontribusi ekonominya meski masa kepemimpinannya penuh perdebatan.
Fadli Zon menekankan bahwa keputusan berdasarkan fakta sejarah, bukan politik, dengan kajian mendalam dari tim GTK yang terdiri dari sejarawan dan akademisi.
Upacara ditutup dengan penyerahan plakat dan dokumen kepada ahli waris, seperti Tutut Soeharto untuk ayahnya dan Yenny Wahid untuk Gus Dur.
Respons publik beragam: sebagian memuji penghargaan atas jasa, sementara yang lain mempertanyakan inklusi tokoh dengan catatan HAM.
Acara ini memperkuat pesan Hari Pahlawan: mengenang perjuangan untuk bangsa yang lebih adil.
Penganugerahan ini mengingatkan kita bahwa warisan pahlawan bukan hanya masa lalu, tapi inspirasi untuk generasi muda membangun Indonesia yang lebih kuat dan bersatu. [dm]
