Ad imageAd image

Pengamat Ungkap Dua Persolan Serius yang Harus Dipahami Calon Gubernur Jateng 2024

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 907 Views
3 Min Read
Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Nur Hidayat Sardini. (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Bursa Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) tahun 2024 sudah mulai ramai. Sejumlah partai politik sudah mengeluarkan nama-nama yang akan diusung sebagai Calon Gubernur Jateng pengganti Ganjar Pranowo.

Di tengah ramainya isu Pilgub Jateng, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Nur Hidayat Sardini mengungkap dua persoalan yang harus dipahami oleh calon Gubernur Jateng.

Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Undip tersebut mengatakan, dua persoalan itu yakni bencana ekologis seperti banjir rob di pesisir Pantai Utara (Pantura) serta angka kemiskinan yang masih tinggi.

Menurutnya, perubahan iklim yang menjadi salah satu pemicu rob tidak bisa dianggap sebagai fenomena biasa. NHS menilai Jawa Tengah belum memiliki kesiapan untuk memitigasi dan menangani hal itu.

BACA JUGA:   Kemarau Ekstrem, Volume Air di 25 Waduk Jateng Menyusut 50 Persen

“Yang dibutuhkan orang (Gubernur) yang paham tentang Jateng, luasnya Jateng dari ujung ke ujung, berbagai permasalahan di jateng. Paling parah adalah ekologis, kesiapan kita terhadap perubahan iklim yang kita tidak punya kesiapan apapun terhadap kondisi itu,” ujar NHS.

Karena masalah ini tak kunjung selesai, dia menyebut fenomena ini sebagai banjir rob abadi. Tiga daerah langganan rob meliputi pesisir Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak.

“Itu harus dipikirkan karena kita punya tradisi beberapa daerah yang memang tidak berkesudahan, rob abadi di Pekalongan, rob di Sayung (Demak), sekarang ditambah lagi persoalan genangan air yang menyerupa pada Selat Muria,” ucap NHS.

BACA JUGA:   Kekeringan di Jateng Diprediksi Masih Berlanjut Hingga Agustus, Kabupaten Rembang Diminta Siaga

Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa mengandalkan pemerintah provinsi saja, melainkan harus ada intervensi langsung dari pemerintah pusat.

Persoalan kedua yang harus dipahami oleh calon Gubernur Jateng ialah kemiskinan yang masih tinggi. BPS mencatat, pada Maret 2023 masih ada sekitar 3,79 juta penduduk miskin di Jateng.

“Masalah kemiskinan tidak bisa dianggap remeh, karena kita termasuk wilayah yang seharusnya tidak lagi urusan-urusan kemiskinan, kemiskinan yang itu berantai,” ungkap NHS.

Menurutnya, kemiskinan berantai yang menjerat masyarakat Jateng salah satunya dikarenakan nilai tukar petani yang tidak terlalu memuaskan. Padahal Jateng ialah lumbung pangan nasional, tapi petaninya tidak sejahtera.

BACA JUGA:   Pemilih Pemula, Pj Gubernur Jateng Nyoblos Capres-cawapres Pertama Kali di Semarang

“Kemiskinan yang itu berantai, satu rantai di antaranya adalah soal kapasitas daya beli masyarakat nilai tukar petani yang menurut saya tidak terlalu memuaskan,” ungkap NHS.

Bahkan menurutnya, hal ini membuat daya tarik untuk menjadi petani rendah. Banyak generasi muda yang tidak ingin menjadi petani. Padahal Jateng ialah wilayah agraris.

“Orang Jateng migrasi ke Jabodetaek, itu sudah tidak terkirakan, tapi daya tarik Jateng itu tidak tampak akhirnya jadi daya tolak. Genrasi kita yang jatuh ke pelukan profesi pertanian gak ada,” ucap dia.

Selain itu, menurut NHS, daerah-daerah sentra penghasil padi di Jateng haruslah diperhatikan. Misalnya Klaten, Grobogan, dan Pati, harus mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Share this Article
Leave a comment