Ad imageAd image

Pengamat Undip Ungkap Politik Dinasti Hasil Pilkada Sebabkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melambat

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 843 Views
2 Min Read
Peneliti sekaligus pengamat politik asal Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Bangkit Aditya Wiryawan. (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Peneliti sekaligus pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Bangkit Aditya Wiryawan, mengungkap hasil riset yang dilakukannya dalam kurun waktu 2013 hingga 2019 tentang kinerja kepala daerah yang terjangkit politik dinasti di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng).

Menurutnya, suatu daerah yang dipimpin oleh kepala daerah terpilih dalam Pilkada yang terindikasi politik dinasti kinerjanya kurang begitu baik. Pertumbuhan ekonomi daerah itu melambat dan lebih rendah di bawah daerah yang pemimpinnya tidak menggunakan politik kekeluargaan.

Dia mengatakan, daerah dengan kepala daerah yang terindikasi politik dinasti mengalami pertumbuhan ekonomi 1 hingga 2 persen lebih rendah daripada daerah yang dipimpin bupati/walikota berdasarkan demokrasi dan meritokrasi.

“Ini membuktikan bahwa politik dinasti punya dampak yang tidak diinginkan berdasarkan temuan di level kabupaten/kota,” kata Bangkit saat ditemui usai diskusi di Aula Kantor Kesbangpol Jateng, belum lama ini.

“Apakah itu berlaku juga untuk level provinsi atau nasional? Kita belum sampai ke sana, tapi kita akan update terus datanya, kalau ada data penelitian terbaru kita akan rilis,” ujar dia.

Dia mengungkap penyebab daerah yang terindikasi politik dinasti pertumbuhan ekonominya cenderung melambat. Hal ini karena pengelolaan anggaran terpusat pada lingkaran keluarga atau kelompok tertentu yang dekat dengan kepala daerah yang sedang menjabat.

Menurut Bangkit, kondisi ini menyebabkan distribusi sumber daya, pembangunan, dan pergerakan ekonomi daerah tidak merata, sehingga memperlambat kemajuan suatu daerah tersebut.

“Di level daerah pengelolaan anggaran terpusat pada orang-orang tertentu saja, ini menyebabkan distribusi sumber daya tidak merata akhirnya memperlambat kecepatan pertumbuhan ekonomi,” ungkap dia.

Padahal seharusnya, untuk memajukan suatu daerah, distribusi sumber daya dan akses pendidikan harus merata serta pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan.

“Kalau distribusi sumber daya, pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, bisa dibuat secara merata maka secara agregat perekonomiannya lebih tinggi,” kata Bangkit.

“Ini menjelaskan kenapa mengapa mereka (daerah dengan indikasi politik dinasti) mengalami pertumbuhan lebih lambat,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tersebut.

Share this Article