Ad imageAd image

Pengamat Tata Negara Tanggapi Pemanggilan Klarifikasi Iswar Aminuddin dan Ade Bhakti

Dickri Tifani
By Dickri Tifani 924 Views
3 Min Read
Caption : Plh Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin saat wawancara terkait penanganan banjir di Kota Semarang setelah mengikuti FGD PKS Jateng, Rabu (1/3/2023). (Foto: Dickri Tifani Badi/Indoraya)

INDORAYA – Pengamat Tata Negara dari Universitas Surakarta (Unsa), Diana Sukorina menanggapi pemanggilan dua aparatur sipil negara (ASN) Semarang, yaitu Iswar Aminuddin dan Ade Bhakti Ariawan untuk klarifikasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Diketahui, Iswar dan Ade maju sebagai bakal calon wali kota untuk Pilkada di Kota Semarang 2024.

Namun, keduanya hingga sampai saat ini statusnya masih aktif sebagai ASN alias belum mengajukan cuti atau pensiun dini untuk maju kontestasi politik tersebut.

Diana menyampaikan bahwa kedua ASN tersebut bisa membuktikan saat memberikan klarifikasi ke KASN. Pasalnya, keduanya sebagai bakal calon Pilkada 2024 itu bukan mengajukan diri. Melainkan, nama Iswar dan Ade muncul sebagai bakal calon atas dasar suara masyarakat melalui media sosial, polling-polling, dan hasil survey.

“Baik Ade maupun Iswar memiliki celah bahwa mereka tidak mengajukan diri sebagai bakal calon namun nama mereka muncul karena suara masyarakat melalui media sosial, polling-polling, dan hasil survey,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (10/7/2024).

Ia menyebut jika suara dari masyarakat yang menginginkan kedua ASN itu maju untuk Pilkada di Kota Semarang yakni tidak bisa diatur dalam aturan yang berlaku. Namun harus dipastikan bahwa ASN yang bersangkutan tidak mengajukan diri.

“Nah Ade dan Iswar harus membuktikan hal tersebut bahwa mereka tidak mengajukan diri tetap nama mereka muncul dari masyarakat,” ucapnya.

Terkait surat pemanggilan ASN, Diana tak mempermasalahkan hal itu. Dikarenakan, KASN memang bertugas agar para ASN netral dalam kontestasi politik.

“Kalau surat dari KASN tidak ada masalah karena itu sudah tugas mereka menegakkan aturan terkait kedisiplinan ASN, dalam hal ini netralitas,” ujarnya.

Namun Diana mengatakan bahwa setiap ASN yang akan maju sebagai kepala daerah harus mentaati undang-undang dan regulasi yang ada.

“Namun apapun itu, harus sesuai dengan undang-undang atau regulasi yang mengatur ASN,” ujarnya.

Diana kemudian mengutip Pasal 2 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 berisi ketentuan bahwa salah satu asas dalam kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas.”

“Netralitas ASN penting karena kualitas aparatur birokrasi tak boleh berubah dalam memberikan pelayanan publik walaupun pimpinannya berganti karena ada mekanisme pemilu,” jelasnya.

Share this Article