Ad imageAd image

Pengamat Singgung Rob Abadi Hingga Kemiskinan Berantai, Pj Gubernur Jateng Dinilai Kurang Responsif

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 911 Views
3 Min Read
Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Nur Hidayat Sardini. (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Nur Hidayat Sardini, menyinggung banjir rob abadi dan kemiskinan berantai di Jawa Tengah (Jateng). Dia juga menyinggung Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana yang dinilai kurang responsif.

NHS, sapaan akrabnya mengatakan, Jawa Tengah hingga saat ini belum mampu mengendalikan banjir rob. Karena masalah ini tak kunjung selesai, dia menyebut fenomena ini sebagai banjir rob abadi.

Ada tiga daerah langganan rob yang butuh perhatian serius dari pemerintah. Yakni di kawasan pesisir Pantura Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Demak.

“Itu harus dipikirkan karena kita punya tradisi beberapa daerah kawasan yang memang tidak berkesudahan, rob abadi di Pekalongan, rob di Sayung sekarang ditambah lagi persoalan genangan air yang menyerupa pada selat muria,” katanya.

BACA JUGA:   Pria asal Magelang Meninggal saat Panen Jengkol, Jasadnya Tersangkut di Pohon

Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Undip tersebut mengatakan, persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah saja, melainkan butuh intervensi juga dari pemerintah pusat.

NHS juga menyinggung soal kinerja Pj Gubernur Jateng, Nana Sudajana, yang menurutnya kurang reaktif dan responsif terhadap persoalan-persoalan yang ada di Jawa Tengah.

“Saya gak tahu apakah Pj Gubernur melakukan langkah-langkah yang bisa menjamin keadaan lebih baik walaupun dari berita-berita saya lihat minim aja,” kata dia.

Menurutnya, Nana Sudjana kurang responsif karena dia menjadi Pj Gubernur Jateng bukan berdasarkan proses Pemilu. Sehingga kurang merasa harus dekat dengan rakyat dan persoalannya.

BACA JUGA:   Banjir Terjang Kelurahan Siwalan, Seribu Kepala Keluarga Terdampak

“Karena Pj kan gak punya mandat dari rakyat di Pilkada. Jadi dia tidak merasa, tidak harus merasa untuk dekat dengan persoalan-persoalan. Itu bedanya dengan Pak Ganjar (Gubernur Jateng 2013-2023) responnya tinggi,” ungkap NHS.

Kemudian persoalan kedua yaitu angka kemiskinan yang tinggi. NHS berkata, seharusnya Jateng tidak lagi berkutat pada masalah pengentasan kemiskinan karena punya potensi dan sumber daya yang unggul.

Menurutnya, kemiskinan berantai yang menjerat masyarakat Jateng salah satunya dikarenakan nilai tukar petani yang tidak terlalu memuaskan. Padahal Jateng ialah lumbung pangan nasional, tapi petaninya tidak sejahtera.

“Kemiskinan yang itu berantai, satu rantai di antaranya adalah soal kapasitas daya beli masyarakat nilai tukar petani yang menurut saya tidak terlalu memuaskan,” ungkap NHS.

BACA JUGA:   51 Hektare Sawah Mau Dijadikan Tambang Buat Bendungan Jragung, Walhi Jateng Ungkap Risikonya

Bahkan menurutnya, hal ini membuat daya tarik untuk menjadi petani rendah. Banyak generasi muda yang tidak ingin menjadi petani. Padahal Jateng ialah wilayah agraris.

“Orang Jateng migrasi ke Jabodetaek, itu sudah tidak terkirakan, tapi daya tarik Jateng itu tidak tampak akhirnya jadi daya tolak. Genrasi kita yang jatuh ke pelukan profesi pertanian gak ada,” ucap dia.

Selain itu, menurut NHS, daerah-daerah sentra penghasil padi di Jateng haruslah diberi perhatian lebih. Misalnya Klaten, Grobogan, dan Pati, harus mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Share this Article
Leave a comment