Ad imageAd image

Pengakuan Mengejutkan Debt Colector di Kota Semarang, Gajinya Capai Dua Digit Per Bulan

Dickri Tifani
By Dickri Tifani 944 Views
4 Min Read
Salah satu tersangka debt collector, TBG mengaku mendapatkan gaji 20-30 juta di hadapan polisi dan wartawan, Kamis (7/12/2023). (Foto: Dickri Tifani Badi/Indoraya)

INDORAYA – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah (Jateng) mengungkap kasus debt collector (DC) atau mata elang yang merampas kendaraan disertai kekerasan di Kota Semarang, Jateng. Dalam pengungkapannnya, polisi berhasil menangkap delapan orang debt collector.

Para debt collector yang ditangkap, yaitu SN, 40, YA, 29, YM, 23, PM, 35, AB, 30, ASL, 39, TBG, 46, dan MAA, 27 ditetapkan sebagai tersangka. Mereka melakukan penarikan terhadap pemilik lima kendaraan roda empat secara paksa yang disertai kekerasan dengan dalih kredit macet.

Kedelapan tersangka tersebut dihadirkan saat konferensi pers gelar perkara di Ditreskrimum Polda Jateng, Kamis (7/12/2023), satu dari delapan tersangka DC yang diringkus polisi, TBG mengakui telah melakoni profesi sebagai DC selama 22 tahun.

Pria asal Bekasi, Jawa Barat (Jabar), itu
diajak rekannya untuk melakoni pekerjaan ini. TBG juga mengaku mendapat gaji Rp 20 hingga Rp 30 juta per bulannya.

“Saya digaji bulanan. Sekitar Rp20 juta sampai Rp30 juta per bulan,” aku TBG saat dihadirkan di kantor Ditreskrimum Polda Jateng, Kamis (7/12/2023).

BACA JUGA:   Ajak Kawula Muda Kota Semarang Nonton Debat Keempat Cawapres, Mbak Tunjung Yakin Gibran Kuasai Debat

Selain AJG, sebanyak 7 debt colector lain yang telah ditangkap dan ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut di antaranya
SN, 40, YA, 29, YM, 23, PM, 35, AB, 30, ASL, 39, dan MAA, 27.

Tak hanya kedelapan tersangka saja, polisi juga masih memburu 7 orang lainnya yang saat ini daftar pencarian orang (DPO).

Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Johanson Ronald Simamora mengatakan penangkapan para tersangka ini didasarkan dua laporan masyarakat.

“Mereka dilaporkan karena menarik kendaraan dengan alasan dapat surat kuasa dari leasing tempat kerja,” kata Kombes Pol Simamora.

Dalam laporan pertama, dia melanjutkan seorang warga Kabupaten Batang, MR menjadi korban perampasan kendaraan roda empat yang dilakukan oleh tersangka berinisial SN dan YA.

Kala itu, mobil milik MR sedang dipinjam rekannya untuk membawa keluarga guna menghadiri di salah satu kampus swasta di Kedungmundu Kota Semarang. Lantaran mengetahui keberadaan mobil, kedua DC mencegatnya. Kemudian rekannya melaporkan kepada MR, akhirnya datang ke lokasi dan berujung pada aksi dorong serta percekcokan.

BACA JUGA:   Forkommas Protes Fasilitas Umum Jalan Madukoro Semarang 'Diserobot' The Park Mall

“Korban dan rekannya beserta keluarga ketakutan dan mundur. Mobil kemudian ditinggal. Lalu mobil diangkut dua pelaku pakai towing. Korban kemudian melakukan visum ke dokter dan lapor ke pihak kepolisian,” terangnya.

Sementara itu, kasus kedua yang diungkap Ditreskrimum Polda Jateng terkait aksi DC merampas kendaraan milik seorang warga Semarang Utara, berinisial DC pada tanggal 8 November 2023. Enam orang yang ditangkap atas kasus kedua tersebut. Di antaranya, berinisial YM, PM, AB, TBG, ASL dan MAA.

Keenam tersangka itu beraksi ketika mengetahui keberadaan mobil sedang berada di Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum. Ketika korban saat pulang dari rumah sakit itu, tiba-tiba para DC langsung mencegat dan mengajak korban ke kantor CIMB Niaga, dengan alasan menunggak cicilan mobil selama delapan bulan. Di kantor itu, para pelaku mencoba bernegosiasi dan meminta korban menandatangani berita acara penarikan kendaraan.

BACA JUGA:   Launching Tim, PSIS Laga Uji Coba Lawan Phnom Penh Crown

“Tapi korban menolak, Selanjutnya secara sepihak para pelaku menaikkan kendaraan ke mobil towing. Korban kemudian lapor ke pihak kepolisian,” ungkap Simamora.

Kombes Simamora pun menegaskan bahwa secara hukum debt colector hanya memiliki wewenang untuk melakukan penagihan uang dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kendaraan secara paksa.

Oleh sebab itu, jika ada aksi perampasan dan intimidasi yang sering dilakukan oknum debt collector ia meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian.

“Jika terjadi kredit macet, pihak leasing wajib melapor ke polisi yang ditunjuk dalam undang-undang fidusia. Yang boleh menarik itu pengadilan, harus sesuai keputusan pengadilan. Leasing tidak boleh memberikan surat kuasa penarikan. Leasing hanya boleh menagih. Maka kami meminta masyarakat berani melapor,” tegasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka terancam dijerat empat pasal KUHP yaitu pasal 365, pasal 368, pasal 55 serta pasal 66 dengan ancaman maksimal sembilan tahun penjara.

Share this Article
Leave a comment