Ad imageAd image

Penetapan UMK Semarang dan Jepara Tak Pakai PP 51, Apindo Gugat Pemprov Jateng ke PTUN

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 924 Views
3 Min Read
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng), Frans Kongie.

INDORAYA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng) menggugat Pemorov Jateng terkait penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2024 di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara.

UMK di dua daerah itu naik sebesar 6 persen karena tidak menggunakan dasar aturan PP Nomor 51 tahun 2023. Gugatan dilayangkan kepada Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana.

Ketua Apindo Jateng, Frans Kongi mengatakan, mayoritas pengusaha kecewa dengan Pj Gubernur Jateng saat menetapkan UMK bagi Kota Semarang dan Jepara. Pasalnya, penetapan UMK untuk dua daerah ini tidak menggunakan rujukan aturan PP Nomor 51 tahun 2023.

“Kami dari Apindo tentunya protes keras atas keputusan Pak Pj Gubernur bahwa tindakannya sudah menyalahi aturan. Sebagai seorang mantan aparat penegak hukum dia mustinya paham aturan dan tahu dampak yang ditimbulkan kalau melanggar peraturan yang dirancang pemerintah pusat. Bukan dilanggar,” kata dia.

BACA JUGA:   Cuaca Ekstrem Mengintai Jateng Hingga 28 Maret, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi

Proses gugatan, katanya sudah dilayangkan ke PTUN Semarang sejak Januari 2024. Sampai sekarang prosesnya masih berlangsung dengan sejumlah persidangan yang menghadirkan para saksi ahli.

Dalam isi gugatannya, Apindo menuntut Pj Gubernur Jateng membatalkan penetapan kenaikan UMK Kota Semarang dan Kabupaten Jepara tahun 2024 serta mengganti dengan kenaikan UMK sesuai PP Nomor 51 tahun 2023.

Frans berharap gugatan tersebut dapat dikabulkan majelis hakim PTUN sehingga ke depan bisa menjadi contoh yang baik bagi pelaksanaan penetapan UMK tiap kabupaten/kota.

“Dan kita ajukan permohonan ke majelis hakim untuk mengembalikan sesuai aturan PP 51. Hanya itu saja yang kita inginkan. Gugatan di PTUN sudah berjalan sejak Januari kemarin,” katanya.

BACA JUGA:   Rotasi Pejabat dan Pergantian Kepala Daerah Dinilai Ganggu Pelayanan Publik di Jateng

“Tahapannya sedang dalam proses jawab menjawab antar saksi ahli. Kalau pun nantinya PTUN tidak mengabulka gugatan kita ya tidak apa-apa. Toh kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” imbuh Frans.

Apabila penetapan UMK Kota Semarang dan Jepara diberlakukan di luar aturan PP Nomor 51, maka pada masa mendatang para pengusaha khawatir akan menjadi contoh yang buruk.

Ia memperkirakan banyak pemda yang berusaha mengikuti langkah Pemkot Semarang dan Pemkab Jepara dengan menetapkan UMK diluar aturan PP Nomor 51.

“Tentu bisa saja tahun depan itu ada pemerintah kabupaten kota yang akan tidak patuh terhadap keputusan upah yang dibuat Kemenaker. Maka cara satu-satunya untuk mengantisipasi hal itu ya dengan menggugat ke PTUN,” ungkap Frans.

BACA JUGA:   Satu dari 5 Kasus Menonjol yang Diungkap Ditresnarkoba Polda Jateng, Janda Muda Jadi Kurir Sabu 57,1 Gram

Oleh karena itu, Frans menilai langkah Pj Gubernur Jateng yang mengabulkan kenaikan UMK Kota Semarang dan Jepara di atas 5 persen justru dirasa tidak adil bagi dunia usaha.

Padahal di sisi lain para pengusaha sudah cukup bersabar dengan segala kebijakan Pemprov Jateng. Pengusaha juga telah mematuhi aturan membayar THR tepat waktu, memberikan upah kepada buruh yang layak serta berusaha membawa aspirasi para buruh ke dewan pengupahan.

“Pengusaha sebenarnya patuh hukum. Tapi untuk yang masalah ini mereka merasa gak adil. Padahal mereka sudah dituntut harus membayar upah sesuai aturan. Yang jelas kita dari pengusaha sangat kecewa. Ke depannya jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi,” tegas Frans.

Share this Article
Leave a comment