INDORAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mewaspadai penyaluran pekerja migran ilegal yang marak terjadi. Pemprov bakal meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk meminimalisir penyaluran pekerja migran ilegal.
Hal ini dikatakan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding di kantornya, Selasa (15/4/2025). Dia menekankan pentingnya perhatian dari pemerintah terhadap pekerja migran.
“Kita harus jemput bola. Jangan ada kasus kemudian baru kita turun. Mulai rekrutmen sudah mulai melibatkan kepala desa, minta pernyataan kepala desa, sampai tataran atas. Kemudian tempatnya,” katanya.
Dikatakan, Pemprov Jateng dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak bisa berjalan sendiri dalam mengurusi pekerja migran, perlu menggandeng dan melibatkan instansi lintas sektoral, termasuk penegak hukum seperti Polda dan Kantor Keimigrasian.
Luthfi mengatakan, kolaborasi dengan instansi terkait ini untuk mengantisipasi adanya pungutan liar, pemalsuan, penipuan, dan pemberangkatan ilegal yang ke depan justru akan merugikan pekerja migran.
“Secara komprehensif mereka harus siap. Tidak ada penipuan dan lain sebagainya,” ungkap mantan Kapolda Jateng tersebut.
Adapun PMI asal Jateng pada tahun 2024 tercatat sebanyak 66.611 orang. Pada 2025 hingga Maret sebanyak 14.361 orang. Jumlah ini terpusat di sembilan kabupaten, yaitu Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, Kebumen, dan Sukoharjo.
Ada enam negara yang menjadi tujuan utama penempatan PMI asal Jawa Tengah pada tahun 2024 dan 2025. Meliputi Hongkong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Selain itu juga ada beberapa negara lainnya, salah satunya adalah Jerman.
Melihat data ini, Luthfi menginstruksikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk membuat role model dalam pendampingan dan pelatihan, sehingga ada penyelarasan perekrutan hingga pemberangkatan.
Selain itu, juga perlu dilakukan sinergi dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Di Jawa Tengah terdapat sekitar 45 kantor pusat P3MI dan 217 kantor cabang.
“Kita pantau lembaga penyalur tenaga kerja. Jangan sampai ada kasus baru ketahuan,” tegas Gubernur Ahmad Luthfi.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding mengatakan, banyak sekali tenaga migran Indonesia yang berangkat tidak secara prosedural. Mereka berangkat secara ilegal.
Dampaknya adalah banyak dari mereka yang mengalami kekerasan dan eksploitasi. Negara negara yang dituju di antaranya Arab Saudi, Malaysia, Hongkong, dan Taiwan.
“Sekarang yang tren baru ke Kamboja dan Myanmar. Terutama anak-anak terdidik yang tertipu lewat informasi sosial media,” ucap dia.
Terkait hal ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah menutup sejumlah penyalur tenaga migran yang melanggar aturan. Terutama mereka yang mengirim PMI tidak sesuai prosedur.
“Kamboja semua ilegal karena tidak ada kerja sama penempatan di sana. Rata-rata bekerja di judi online dan scamming,” ungkap dia.