INDORAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) berkomitmen meningkatkan program-program yang mendukung upaya percepatan swasembada pangan.
Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, hal ini sebagaimana visi Presiden RI Prabowo Subianto. Bahkan pihaknya ingin menjadikan Jateng sebagai lumbung pangan nasional.
“Presiden sudah menyampaikan, swasembada pangan ini menjadi prioritas utama. Kami berkomitmen untuk meningkatkan, karena Jawa Tengah ini salah satu lumbung pangan nasional,” katanya di sela Rakor Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (31/12/2024).
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri oleh menteri dan perwakilan menteri di bawah Kemenko Bidang Pangan.
Di antaranya yaitu Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan lainnya.
Sejumlah optimalisasi yang dilakukan di Jateng di antaranya peningkatan luas tambah tanam, penguatan irigasi, distribusi pupuk, peningkatan penyuluh pertanian, dan penyediaan bibit unggul.
“Untuk luas tambah tanam di Jawa Tengah sudah 115 persen sampai November 2024, luas ini akan bertambah sampai akhir Desember, artinya sudah melebihi target dari pemerintah pusat,” kata Nana.
Dia menjelaskan, di Jateng sudah ada 139 Daerah Irigasi (DI) dengan luas area lintasan irigasi 386.989 hektar. Dari jumlah luasan ini yang menjadi kewenangan provinsi 108 DI dengan luasan 86.865 hektar, sedangkan 31 DI seluas 300.124 hektar berada di bawah wewenang pemerintah pusat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, gagasan swasembada pangan Prabowo Subianto perlu dilakukan percepatan. Program itu perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.
Menurutnya, Jateng yang juga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, perlu adanya optimalisasi, salah satunya optimalisasi irigasi. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk mendata lahan-lahan tadah hujan yang belum ada irigasinya.
“Kalau yang tidak bisa dibangun irigasi karena tidak ada bendungan, maka bisa pakai sistem pompanisasi,” ujar Zulhas.
“Penyuluh pertanian juga akan ditambah. Ini akan ditarik ke pemerintah pusat. Penyuluh pertanian ini akan menjadi kunci, tidak hanya padi tetapi juga holtikultura dan lainnya,” imbuh Ketua Umum PAN tersebut.
