INDORAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) bakal mengoperasionalkan dua truk remise sebagai pengendali inflasi (kendil). Truk tersebut merupakan hinah dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jateng.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno menerima langsung dua truk remise tersebut di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Kamis (9/1/2025).
Dia mengatakan, dua truk remise itu sebelumnya digunakan untuk distribusi uang oleh BI Jateng. Selanjutnya kendaraan tersebut difungsikan sebagai kendaraan pengangkut bahan pokok.
Sumarno bilang, kehadiran dua truk tersebut diharapkan menjangkau lokasi yang lebih luas dalam memaksimalkan pengendalian inflasi di Jawa Tengah. Termasuk dalam setiap kegiatan operasi pasar.
“Supaya harga kebutuhan pokok di pasaran menjadi lebih terkendali. Minimal secara psikologi, kalau ada operasi pasar maka akan memengaruhi harga di pasaran,” bebernya.
Keberadaan dua truk ini melengkapi empat kendaraan pengendali inflasi lainnya yang sudah dioperasionalkan oleh PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda). Dengan ini diharapkan jangkauan pengendalian inflasi lebih luas lagi.
Sumarno mengatakan, ke depan pasti ada tantangan mengenai persoalan inflasi. Maka dari itu, dengan hadirnya dua kendaraan itu akan lebih memasifkan kerja-kerja pengendalian inflasi di Jawa Tengah.
Kepala BI Jateng, Rahmat Dwisaputra mengatakan, dua truk yang dihibahkan itu akan langsung difungsikan untuk mengantar kebutuhan pokok di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
Dia melanjutkan, dalam kerja-kerja pengendalian inflasi di Jateng, truk itu bisa digunakan oleh PT Jateng Agro Berdikari untuk menunjang pembelian bahan pokok langsung dari kelompok tani.
“(Misalnya) PT Jateng Agro Berdikari bisa menyerap bahan pokok dari BUMD di kabupatan/kota yang melakukan gerakan pangan murah dengan membeli dari petani. Apabila bisa beli langsung, Insya Allah inflasi akan terjaga,” ungkap dia.
Misalnya, inflasi akan sering terjadi pada hari-hari besar keagamaan. Maka dari itu, dia menyarankan, supaya PT Jateng Agro Berdikari bisa membeli beras dari BUMD kabupaten/kota yang serapannya langsung dari gabungan kelompok tani.
“Diharapkan inflasi terjaga, beras bisa murah sampai ke konsumen. Bersamaan dengan itu petani juga tetap untung,” kata Rahmat.