INDORAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mulai menyusun rencana strategis guna mencapai swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng Harso Susilo mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang salah satu poinnya menekankan arah kebijakan dalam mencapai swasembada pangan.
Dia bilang, dalam mencapai target ini, sejumlah peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas memiliki peran strategis. Terutama yang berkaitan dengan bidang pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, dan ketahanan pangan.
“Tentunya SKPD di bidang pertanian dalam arti luas. Tapi tidak hanya itu, tapi juga bisa perikanan dan kelautan, peternakan, dan ketahanan pangan,” kata Harso kepada wartawan belum lama ini.
Dia melanjutkan, hal ini juga harus didukung oleh kebijakan dari instansi lainnya. Misalnya Bulog dan Disperindag yang memiliki kebijakan terkait setop impor bahan pangan dan pengendalian harga bahan pangan. Selain itu ada juga Dinas Koperasi dan UMKM.
Pemprov Jateng siap mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan. Terlebih, luas tanam padi pada tahun 2025 ini mengalami peningkatakan 2,3 hektare dengan target produksi 11.809.340 ton beras.
“Kita optimis (mencapai swasembada pangan). Kalau dilihat dari luas lahan bisa meningkatkan, baik dari panen, produktivitasnya,” ungkap Harso.
Selain padi, pihaknya juga akan mengoptimalkan hasil produksi pangan melalui sektor perkebunan serta kelautan dan perikanan. Hal ini bertujuan untuk menerapkan diversifikasi atau penganekaragaman pangan agar masyarakat tidak bergantung pada beras.
“Ketahanan pangan kan intinya kita bisa memenuhi pangan sendiri, meskipun kita tahu ini musim barat, harga-harga ikan pada naik. Semuanya itu mekanisme pasar, tapi yang penting masyarakat bisa mencukupi (kebutuhan) makanan,” tandas Harso.
Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sopran Kenedi mengatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan setop impor beras menuju swasembada pangan.
Pihaknya optimis bahwa produksi beras hasil pertanian lokal mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Apalagi Jateng selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional.
“Pada aspek produksi kita optimis mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri tanpa harus mendatangkan dari luar negeri, saya rasa kita harus support penuh sih (kebijakan setop impor beras),” ucap Sopran Kenedi.