INDORAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini menyediakan layanan hotline untuk menerima laporan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui nomor 0811-2622-000, masyarakat dapat menyampaikan aduan, pertanyaan, maupun saran mengenai menu MBG yang diberikan kepada siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan bahwa selain hotline milik Pemprov, seluruh 35 kabupaten/kota di Jateng juga memiliki saluran pengaduan masing-masing.
“Misalnya Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di nomor 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ungkap Yunita, Jumat (10/10/2025).
Layanan pengaduan ini tidak hanya menampung kasus dugaan keracunan, tetapi juga keluhan terkait menu yang dianggap tidak sesuai standar. Setiap laporan akan segera ditindaklanjuti oleh Dinkes bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Dari sisi Dinkes, tentu kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun, keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” jelasnya.
Menurut Yunita, pembukaan hotline ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah — mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota — untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang sebelumnya meminta agar Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota menyiapkan layanan pengaduan, sistem pengecekan, respons cepat, serta media informasi untuk menghadapi potensi kasus keracunan menu MBG di berbagai daerah.
Ia menambahkan, dalam setiap dugaan kasus keracunan, Dinkes bersama pihak terkait selalu turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi guna mengetahui penyebab pastinya.
Yunita juga mencontohkan penanganan kasus di salah satu daerah di Jateng. Dinkes Jateng telah berkoordinasi dengan BGN dalam menangani kasus tersebut.
“Tindakan dari BGN adalah menutup sementara dapur penyedia makanan. Layanan ke sekolah-sekolah pun harus libur (berhenti sementara) sampai ada keputusan lanjutan,” ungkapnya.
Apabila pihak penyedia makanan ingin kembali beroperasi, lanjut Yunita, maka akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait kualitas menu MBG yang disajikan.
Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari orang tua siswa, guru, hingga penyedia makanan, untuk terus menjalin komunikasi terbuka demi kelancaran dan keberhasilan program MBG.
“Ketika orang tua murid menyampaikan keluhan kepada guru, maka SPPG harus mau mendengar dan menindaklanjutinya. Teruslah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya,” tandas Yunita.
