Ad imageAd image

Pemprov Jateng Berhasil Raih Digital Government Award dari Jokowi

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 710 Views
2 Min Read
Pemprov Jateng Berhasil Raih Digital Government Award. (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan “Digital Government Award” sebagai provinsi dengan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tertinggi.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/05/2024).

“Ini suatu kebanggaan bagi kami bahwa Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan Digital Government Award-SPBE Summit 2024. Alhamdulillah tadi langsung diberikan Presiden,” kata Nana.

Berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), indeks SPBE Pemprov Jateng 2023 mencapai angka 4,26 dengan predikat memuaskan.

BACA JUGA:   Pemprov Bersama KPU dan Bawaslu Sepakati Anggaran Hibah Pilgub Jateng Rp 985 Miliar

Bahkan, indeks SPBE Pemprov jateng menunjukkan peningkatan sejak 2021, yakni 2,74, kemudian pada 2022 menjadi 3,34, dan pada 2023 tercatat sebesar 4,26.

Nana menjelaskan sejumlah sistem elektronik telah diterapkan oleh Pemprov Jateng dalam menjalankan roda pemerintahan, di antaranya LaporGub, Open Data Jateng, e-makaryo, e-planning, dan e-budgeting.

Menurut dia, penghargaan yang diperoleh tersebut diharapkan bisa menjadi motivasi agar jajaran Pemprov Jateng semakin baik dalam melayani masyarakat ke depan.

“Tentu saja ini merupakan kepercayaan yang harus terus ditingkatkan. Kinerja dalam melayani masyarakat harus yang terbaik,” kata mantan Kapolda Metro Jaya tersebut.

BACA JUGA:   Jalan Rusak Pascabanjir Capai 100 Km, Pemprov Jateng Targetkan Perbaikan Selesai H-7 Lebaran

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa birokrasi harus hadir melayani, bukan mempersulit dan memperlambat. Tolok ukurnya adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan memudahkan urusan masyarakat.

Presiden meminta semua kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi, data, dan layanannya.

Share this Article