Ad imageAd image

Pemprov Jateng Bakal Tindak Tegas ASN yang Berpolitik Praktis di Pilkada 2024

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 2 Views
3 Min Read
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana. (Foto: Athok Mahfud/Indoraya)

INDORAYA – Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jawa Tengah agar bersikap netral dalam perhelatan Pilkada serentak 2024.

“Kita mau menghadapi pilkada. Penekanan kami jelas bahwa seluruh ASN harus netral. Tidak boleh masuk dalam partai dan berkampanye,” katanya dalam keterangan yang diterima Indoraya.news, Kamis (6/6/2024).

Dia menegaskan, netralitas ASN harus tetap dijaga. Berbagai langkah seperti sosialisasi, penandatanganan surat netralitas ASN, dan pakta integritas akan terus dilakukan, termasuk pada Pemilu 2024 lalu.

“Upaya kami sudah maksimal saat Pilpres dan Pileg kemarin. Kami akan maksimalkan juga selama Pilkada nanti,” ujar Nana.

Terkait apa saja jenis pelanggaran netralitas ASN, Nana menyatakan masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ketika sudah ditentukan maka sosialisasi akan gencar dilakukan.

“Yang jelas kami akan menindak tegas jika ada ASN yang sudah melewati jalur yang dilarang. Kami sudah buktikan pada Pilpres dan Pileg lalu, ada beberapa ASN yang mendapat sanksi kode etik dan sanksi tegas lainnya,” katanya.

Sementara itu, terkait ASN yang akan ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2024, sesuai aturan harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai ASN. Terutama ketika ditetapkan sebagai peserta atau calon dalam Pilkada.

“Ketika ada ASN mau mencalonkan diri, maka harus mengundurkan lebih dahulu. Ini sudah ada aturannya,” ungkap Nana.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, sosialisasi mengenai hal-hal yang masuk kategori ketidaknetralan ASN dalam Pilkada harus terus digencarkan.

“Banyak juga yang tidak paham bahwa ini netral atau tidak. Jangan sampai mereka (ASN) terlibat problem ketidaknetralan akibat tidak paham,” ujar Sumarno di Gedung Gradhika Semarang, Kamis (6/6/2024).

Dibandingkan Pemilu, lanjut Sumarno, tantangan kontestasi Pilkada  lebih berat bagi para ASN. Sebab, mereka memilih calon yang kelak akan menjadi pemimpinnya di daerah masing-masing.

“Pilkada itu memilih kepala daerah yang notabene akan menjadi pemimpin-pemimpin di daerah masing-masing. Sehingga teman-teman ASN harus menjaga netralitas,” ujarnya.

Dia menegaskan, ASN tidak hanya dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam kehidupan sosial, ASN diharapkan menjadi teladan memberi contoh perilaku yang baik dan mampu menjaga nilai-nilai persatuan di masyarakat.

Ketua Bawaslu Jateng, Muhammad Amin mengatakan, salah satu tantangan yang berpotensi muncul selama tahapan penyelenggaraan Pilkada salah satunya adalah netralitas ASN.

Untuk itu,  ia terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng untuk bersama-sama mengawal netralitas ASN. Pengawasan terbuka juga dilakukan dengan mengajak masyarakat, akademisi, mahasiswa dan lainnya.

Share This Article
Leave a comment