Ad imageAd image

Pemprov dan KPU Jateng Siapkan Transisi Keanggotaan DPRD untuk Lancarkan Program Pemerintahan

Athok Mahfud
By Athok Mahfud 834 Views
2 Min Read
Rakor persiapan transisi keanggotaan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (30/5/2024). (Foto: Pemprov Jateng)

INDORAYA – Pemprov Jawa Tengah (Jateng) dan KPU Jateng mematangkan persiapan transisi keanggotaan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2024 untuk memperlancar program pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2024.

“Harapannya semua bisa memahami tahapan-tahapan dan bisa melaksanakan transisi sehingga semua berjalan dengan lancar,” ujar Sekda Jateng Sumarno di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang, Kamis (30/5/2024).

Rakor tersebut diikuti oleh perwakilan KPU kabupaten/kota se-Jateng, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jateng dan kabupaten/kota, serta Sekretaris Dewan se-Jateng.

BACA JUGA:   KPU Dorong Parpol Usung Kader Terbaik di Pilgub Jateng untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

Di kesempatan itu, Sumarno juga meminta hasil evaluasi pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 untuk dijadikan acuan persiapan penyelenggaraan Pilkada yang akan digelar bulan November mendatang.

“Sebagai bahan antisipasi agar pelaksanaan pilkada serentak di Jateng berjalan jauh lebih baik dari Pileg dan Pilpres,” harapnya.

Berikutnya, Pemprov Jateng juga menyiapkan anggaran bantuan partai politik (parpol). Menurut Sumarno, alokasi anggaran bantuan parpol 2024 harus ditambah karena dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara setiap parpol di Pileg 2024.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan antar Lembaga (FKDH) Kementerian Dalam Negeri, Herny Ika S, menjelaskan jelang pelantikan anggota DPRD semua kelengkapan administrasi harus disiapkan untuk pengesahan menjadi anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

BACA JUGA:   Maju Pemilu 2024 Butuh Dukungan 5.000 Orang, Bacaleg DPD Dapil Jateng Diminta 'Gerak' Mulai Sekarang

Menurut Herny, beberapa berkas yang harus ada antara lain, tercatat sebagai anggota DPRD kabupaten/kota masa jabatan 2024-2029, fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD berikut perolehan suara yang dilegalisir KPU, serta berita acara peresmian pengucapan sumpah janji anggota DPRD.

“Hal-hal ini yang harus kita pedomani untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Karena kurang lengkapnya berkas ini bisa menjadi celah adanya gugatan-gugatan,” kata Herny.

Share this Article