INDORAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sumarno menyatakan, Pemerintah Provinsi dan 35 pemerintah kabupaten/kota di Jateng meraih opini kualitas tinggi pelayanan publik pada 2023 dari Ombudsman RI.
“Penilaian dari Ombudsman di tahun 2022 adalah 97,14 persen dan sudah masuk zona hijau. Bahkan, untuk 2023 sudah hijau semua,” katanya saat membuka Workshop “Penilaian Kepatuhan 2024” di Hotel Grand Candi, Kota Semarang Rabu (22/5/2024).
Sumarno menjelaskan, pada tahun 2023 lalu, semua pemerintah kabupaten/kota di Jateng mencapai kepatuhan 100 persen dan masuk zona hijau.
Menurutnya, aktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan publik baik langsung maupun tidak langsung harus dilakukan secara cepat, mudah, dan berkualitas.
Oleh karenanya, mereka harus memiliki kapasitas yang baik. Sebab, setiap sikap yang dilakukan akan perpengaruh terhadap penilaian masyarakat.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, Provinsi Jateng selalu langganan hijau dalam pelayanan publik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
“Oleh karena itu, Jateng harus tidak lagi puas dengan hasil hijau yang diberikan oleh Ombusdman, tetapi harus menuju level selanjutnya. Yaitu level yang terkait dampak bagi pencapaian kinerja makro pembangunan,” katanya.
Menurut dia, pencapaian-pencapaian kinerja makro pembangunan musti menjadi fokus utama Pemprov Jateng. Salah satunya adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Adapun caranya yaitu melalui perbaikan-perbaikan di sejumlah titik strategis pelayanan publik di bidang kesehatan pendidikan, sosial, lapangan pekerjaan, dan sebagainya
