INDORAYA – Anggota DPD RI asal Jawa Tengah, Abdul Kholik, mendorong pemerintah daerah agar lebih inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan alternatif.
Menurutnya, pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp127 miliar oleh pemerintah pusat tidak boleh menjadi hambatan dalam menjalankan program prioritas maupun pembangunan di tingkat daerah.
Ia menilai, kreativitas menjadi kunci agar masyarakat tidak terus-menerus dibebani dengan peningkatan pajak yang justru bisa menyulitkan.
“Pemerintah juga harus cermat dalam mengalokasikan dana transfer daerah agar tidak menimbulkan persoalan lanjutan yang justru menyulitkan daerah,” ujar Kholik kepada wartawan, belum lama ini.
Ia menyinggung polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati sebagai contoh nyata. Kebijakan yang sempat diterapkan oleh Bupati Sudewo itu memicu keresahan warga hingga berujung pada tuntutan politik, termasuk munculnya wacana hak angket pemakzulan di DPRD.
“Karena itu, kami di DPD ingin memastikan pengurangan tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan daerah, tidak membebani masyarakat, serta tidak merugikan hak-hak pekerja maupun pegawai daerah,” sambungnya.
Selain itu, Kholik juga mengingatkan Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, agar berani mengambil langkah-langkah terobosan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menggarisbawahi bahwa ketergantungan terhadap dana pusat harus mulai dikurangi, namun bukan dengan membebankan pajak baru kepada warga.
“Berkali-kali saya tekankan, Jawa Tengah harus fokus pada potensi utamanya, yakni tiga sektor: pertanian, kelautan atau maritim, dan pariwisata,” ujarnya.
Di sektor kelautan, Kholik menilai potensi besar bisa digali dari pengembangan industri pengolahan garam. Ia mengatakan bahwa jika potensi tersebut dikelola dengan serius, Jawa Tengah bisa menjadi pusat produksi garam nasional.
“Potensi garam Jateng itu besar, bisa menjadi lumbung garam Indonesia. Apalagi dalam kebijakan Presiden sekarang, ada program khusus untuk memperkuat industri maritim, termasuk garam. Ini kesempatan yang harus bisa dimanfaatkan oleh Pemprov Jateng,” sarannya.
Sebagai informasi tambahan, menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jateng, produksi garam rakyat tahun 2024 mencapai 536.612 ton. Produksi ini tersebar di lahan seluas sekitar 8.267 hektare dan melibatkan sekitar 6.420 petani garam.
