INDORAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengoptimalkan penarikan retribusi pasar dan parkir pada tahun 2023. Hal ini dilakukan agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dua sektor tersebut dioptimalkan karena penarikannya dinilai belum maksimal.
Salah satu langkah Pemkot Semarang yang sedang dilakukan saat ini, yaitu penggunaan sistem digital dalam pembayaran retribusi.
Sistem tersebut sudah diterapkan di Pasar Johar secara elektronik atau “e-Retribusi” pada Sabtu (14/10/2023).
Artinya sejak diterapkan itu, pedagang tidak perlu membayar menggunakan uang tunai alias cashless. Sehingga, pembayaran langsung masuk ke PAD. Hal itu dilakukan guna menekan peluang kebocoran PAD.
Kendati sudah diterapkan pada Sabtu lalu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, mengungkapkan pihaknya tetap melakukan sosialisasi “e-Retribusi” kepada pedagang maupun petugas parkir. Sebab, ia menilai masih banyak mereka yang belum familiar dengan sistem tersebut.
“Namun upaya akan terus kami siapkan, agar program ini bisa berjalan maksimal. Dengan pembayaran sistem digital, akan sangat efektif untuk menekan kebocoran dari sektor retribusi,” kata Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan target PAD untuk dinasnya mencapai Rp 34 miliar per tahunnya.
“Di Semarang, ada 52 pasar tradisional namun tidak semuanya aktif. Sehingga serapan retribusi kurang maksimal,” ujar Fajar saat dikonfirmasi Indoraya.
Menurutnya, dari 52 pasar, hanya 36 pasar tradisional yang aktif, sehingga pendapatan retribusi yang masuk hanya Rp 1,6 miliar per bulan.
“Tapi kita genjot lewat PKL-PKL. PKL yang tadinya pasar tiban atau Pasar Minggu sudah kita tarik dan sahkan. Bahkan sudah ada SK (Surat Keputusan) Wali Kota terkait penambahan titik PKL berjualan. Tahun 2023 ini akan ada penambahan 9.000 PKL,” katanya.
Fajar menambahkan, dari target Rp 34 miliar pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar, PKL, dan lainnya, saat ini capaian pendapatan mencapai Rp 22 miliar.
“Kami optimistis tahun ini target bisa terpenuhi, terlebih sudah ada e-retribusi,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan mengatakan, upaya peningkatan PAD sektor retribusi parkir tepi jalan umum dan moda transportasi Trans Semarang, yaitu dengan pembayaran transaksi elektronik.
“Ada 515 titik parkir tepi jalan umum yang sudah menggunakan transaksi secara non tunai. Sebagian besar titik tersebut masih berada di jalan protokol,” kata Danang.
Parkir elektronik ini dinilai efektif untuk mencegah kebocoran pendapatan daerah yang sebelumnya menggunakan pembayaran konvensional atau transaksi tunai di lapangan.
“Transaksi non tunai lebih efektif menekan tingkat kebocoran dibandingkan dengan cara konvensional atau tunai. Dan juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah,” katanya.
Danang mengakui, sejak diberlakukan transaksi non tunai dengan parkir elektronik selama satu tahun ini, ada peningkatan pendapatan yang signifikan yakni sebesar Rp 600 juta.
“Dengan parkir elektronik kita bisa memantau langsung pendapatan sektor parkir. Begitu juga dengan Trans Semarang. Makanya kami akan dorong transaksi cashless bagi pengguna BRT Trans Semarang,” terangnya.