Ad imageAd image

Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Membutuhkan Anggaran Sebesar Rp 110,4 triliun

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 129 Views
4 Min Read

INDORAYA – Pemilu dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 memakan anggaran yang tidak sedikit. Diperkirakan pemerintah akan membutuhkan anggaran sebesar Rp 110,4 triliun.

Anggaran sebesar itu akan dibagi untuk dua lembaga penyelenggara Pemilu, yakni KPU sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 33,8 triliun.

“Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp 110,4 triliun, untuk KPU Rp 76,6 triliun dan Bawaslu Rp 33,8 triliun,” ujar Presiden Jokowi dalam unggahan di akun Twitter resminya @jokowi yang dikutip Rabu (13/4/2022).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyebut, bahwa anggaran Rp 110,4 triliun untuk Pemilu 2024 sangat besar. Namun, ia juga menyadari bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk honor tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Terlalu besar. Tapi mayoritas memang untuk honor tenaga KPPS,” kata Mardani.

Mardani pun mengatakan, dalam kondisi negara sedang menghadapi beratnya beban keuangan akibat pandemi, semua pihak perlu saling menjaga. Untuk itu, ia sepakat dengan peryataan Presiden agar dana anggaran Pemilu untuk dihitung ulang.

Politisi PKS itu pun mengusulkan, agar dana Pemilu maksimal Rp 60 triliun untuk dua lembaga, baik Bawaslu RI maupun KPU RI. “Bagus diajukan ulang dengan besaran yang rasional. Maksimal Rp 60 triliun untuk kedua lembaga penyelenggara Pemilu,” jelas Mardani.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, bahwa rencana anggaran Rp 110,4 triliun itu terlalu tinggi dan sangat tinggi. Ia pun menyebut, pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan harus dihitung ulang soal anggaran Pemilu itu sudah tepat.

“Karena luar biasa tinggi anggaran Pemilu tersebut. Jangan sampai anggaran yang terlampau tinggi tersebut menjadi bancakan korupsi,” kata Ujang.

Terlebih, kata Ujang, saat ini negara tengah menghadapi situasi ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19. Sehingga, menghitung ulang dan mengurangi anggaran dana Pemilu 2024 yang begitu tinggi menjadi sebuah keniscayaan.

“Penyelenggara Pemilu mesti irit-itit dan menyederhanakan pengadaan-pengadaan barang untuk keperluan Pemilu agar tak terlalu mahal. Koyak suara, kertas suara, tinta, dll. Mesti dicari harga yang termurah dan memiliki kualitas bagus,” ujar Ujang.

Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI-P Djarot Saiful Hidayat berpendapat, perkiraan anggaran pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 sebesar Rp 110,4 triliun perlu dihitung ulang.

Menurut dia, perhitungan anggaran itu perlu dilakukan secara cermat karena ada dua pemilihan dalam satu tahun yang sama. “Tentunya perlu dihitung ulang karena pemilu 2024 itu kan dua kali pemilu, satu pemilu legislatif dan presiden, kemudian November pemilu kepala daerah seluruh Indonesia, makanya harus dihitung dengan cermat,” ujar Djarot.

Selain soal anggaran, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyoroti pentingnya persiapan Pemilu 2024. Salah satunya yakni terkait tahapan pelaksanaan pemilihan yang berdekatan antara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.

Namun, Djarot meyakini bahwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan cermat dan mampu menyelenggarakan Pemilu 2024 secara baik. “Kesiapan penyelenggaranya dan sistemnya itu harus betul-betul lebih mantap, kenapa? Karena jarak antara pemilu dan pilkada itu tidak jauh. Ini betul-betul harus waspada, harus cermat, harus dihitung cermat,” kata Anggota Komisi IV DPR RI itu.

Share this Article