Ad imageAd image

Pemerintah Resmikan Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta, 1 Unit 1 NIK KTP

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 1.1k Views
2 Min Read
Ilustrasi motor listrik. (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Pemerintah resmi memperluas bantuan pembelian motor listrik baru dengan memberikan potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBL Berbasis Baterai Roda Dua.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan permenperin ini mengatur program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian kendaraan bermotor listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

BACA JUGA:   Senada dengan Luhut, Kementrian ESDM Sebut Nominal Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta

“Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan pemerintah ini, syaratnya adalah WNI berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor listrik,” kata Agus Gumiwang dalam keterangan resmi, Selasa (29/8/2023).

Revisi aturan subsidi motor listrik ini guna mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

“Tujuan tersebut, tentu akan berdampak terhadap peningkatan investasi, memacu produktivitas dan daya saing industri, serta perluasan tenaga kerja. Pemerintah akan membayar penggantian potongan harga atas pembelian motor listrik oleh masyarakat kepada perusahaan industri,” ujar Agus.

BACA JUGA:   Berikut Syarat Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta yang Bakal Dihapus

Permenperin 21/2023 menjelaskan dalam melakukan proses pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua, dealer perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian data pembeli yang berbasis NIK yang terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

Data itu disebut Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRa).

Syarat produsen penerima subsidi ini yaitu mengantongi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Tercatat sudah ada belasan perusahaan dengan 30 model motor listrik yang sudah bermitra dengan pemerintah.

BACA JUGA:   Moeldoko Ungkap Penyebab Subsidi Motor Listrik Sepi Peminat

Merek motor penerima subsidi ini dipastikan akan terus bertambah.

Share this Article