“Saya belum dengar, belum diputuskan, mungkin kita tunggu saja,” kata Erick saat mengunjungi yayasan ali maksum Krapyak, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dalam rangka halaqah fikih peradaban, Kamis (11/8/2022).
Erick malah mengungkapkan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang saat ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Menurutnya hal tersebut juga berpengaruh terhadap harga pangan dan energi.
“Yang saya ketahui bahwa kita lihat pertumbuhan ekonomi indonesia ini kan 5,44% adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dibandingkan banyak negara. Artinya apa? Yang tadinya 5,01 jadi 5,44 persen, dan ini bagus,” ujarnya.
“Tetapi pertumbuhan ekonomi sendiri seiring dengan pertumbuhan inflasi. Dimana kalau kita lihat inflasi ini terdiri dari 2 hal yaitu pangan dan energi,” lanjut Erick.
Inflasi itu membuat harga-harga pangan dan energi saat ini menjadi mahal. Namun, Erick mengklaim hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di seluruh dunia.
“Kita bisa lihat negara Eropa, Amerika yang sekarang BBM-nya itu jauh sama yang ada di Indonesia. Pangan juga seperti itu. Nah, karena itu bapak Presiden selalu mengingatkan ke para menteri untuk bisa turun ke bawah memastikan harga pangan harga BBM ini bisa terjangkau,” ucapnya.
Sebelumnya, Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 kabarnya bakal terbit pekan ini. Aturan tersebut mengatur pembatasan penerima BBM subsidi dan penugasan.
“Insyaallah ya (Perpres 191 disahkan pekan ini),” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif singkat ketika ditanya wartawan di Kantor Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (9/8).
Arifin menjelaskan meskipun sudah disahkan masih akan ada waktu lagi untuk melakukan sosialisasi aturan tersebut. Pembatasan tak serta merta langsung dilakukan.
“Masih ada waktu sosialisasi lagi,” kata Arifin.
Pembatasan pembelian BBM subsidi bakal dilakukan secara sistematis oleh pemerintah dan Pertamina. Hal itu dilakukan dengan melakukan revisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 191 Tahun 2014.
