INDORAYA – Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengakui instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terkait kader kepala daerah untuk menunda mengikuti retret buntut dari penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto.
Basarah menilai penahanan Hasto bukan hanya masalah hukum, melainkan juga peristiwa politik yang mempengaruhi partai.
“Tentulah penahanan seorang sekjen partai (Hasto), menjadi masalah serius bagi partai kami. Dan itu kami asumsikan bukan semata-mata sebagai peristiwa hukum, tapi juga sebuah peristiwa politik,” kata Basarah dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Selasa (25/2) malam WIB.
Di sisi lain, Basarah mengungkapkan bahwa partainya belum menerima informasi lengkap tentang agenda retret terkait penahanan Hasto.
Pada saat yang sama, Megawati menginstruksikan para kepala daerah untuk segera fokus bekerja dan memenuhi janji-janji mereka kepada masyarakat.
“Sehingga ketika partai punya masalah seperti ini maka bahasa yang kami gunakan kepada rekan-rekan kepala daerah itu kita memerlukan tempo untuk melakukan konsolidasi,” ujarnya.
Meski begitu, dalam instruksi lanjutannya, Megawati kata Basarah, memersilakan kepala daerah yang telanjur mengikuti retret sesuai agenda. Sementara bagi yang belum mengikuti, mereka diminta untuk kembali ke daerahnya masing-masing.
Menurut Basarah, mereka bisa mengikuti retret pada gelombang kedua. Para kepala daerah PDIP juga bisa mengirim wakil, seperti Sekretaris Daerah, jika berhalangan untuk hadir secara langsung.
“Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retreat akan dilaksanakan sebanyak dua Angkatan, maka bagi Kepala Daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti retreat dapat mengikuti kegiatan retreat Angkatan ke-2,” kata Basarah.
Megawati sebelumnya mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari partainya menunda keberangkatan ke retret. Instruksi itu bersamaan dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Meski begitu, sejumlah kepala daerah dari PDIP diketahui tetap hadir di lokasi retret, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung.