Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut aksi Koalisi Indonesia Bersatu membawa kontestasi Pemilu 2024 terlalu awal. Menurutnya, saat ini yang perlu dikedepankan adalah kepentingan rakyat.
“PDIP menyadari setiap partai juga bersiap-siap berkontestasi pada 2024 mendatang, tapi kepentingan rakyat harus jauh lebih dikedepankan. Jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Inilah yang kita dorong,” kata Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/5/2022).
Dia mengatakan pertemuan antara ketum parpol merupakan hal biasa. Hasto menyebut koalisi baru benar-benar terbentuk jika ada komitmen untuk bekerja sama menghadapi Pemilu.
“Kalau pertemuan antara ketua parpol itu pertemuan silaturahim, itu belum koalisi, koalisi itu dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan parpol dalam menghadapi pemilu khususnya pilpres,” ucapnya.
“Sehingga pertemuan-pertemuan antara ketua partai politik seperti yang dilakukan Pak Airlangga, Pak Zulhas, Pak Suharso Monoarfa itu bagian dari tradisi demokrasi kita,” sambung Hasto.
Dia mengaku selalu berpikiran positif jika ada ketum parpol yang bertemu. Menurutnya, hal itu menjadi upaya membangun bangsa.
“Tentu saja dengan pertemuan apalagi ketum parpol itu sekaligus jadi tokoh-tokoh nasional, kami selalu berpikiran positif, pertemuan itu merupakan upaya dalam membangun kohesivitas kita bersama sebagai anak bangsa,” ujarnya.
PDIP menyindir Koalisi Indonesia Bersatu menuju 2024 terlalu dini. Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengungkap sejumlah argumen mengapa Koalisi Indonesia Bersatu kini sudah terbentuk.
Lodewijk mengatakan berkoalisi sejak dini justru dapat mencegah potensi terbentuknya polarisasi politik. Dia mengungkit dinamika politik pada kontestasi pemilu 2019.
“Ya gini, justru terlalu dini itulah, sudah disampaikan bagaimana kita membangun demokrasi hasil evaluasi pada 2019. Dengan demikian, kan, satu, mencegah terjadinya polarisasi seperti 2019,” kata Lodewijk kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).
Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan Koalisi Indonesia Bersatu telah bersepakat akan terus mendukung kebijakan Presiden Jokowi sampai 2024. Koalisi berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini untuk periode selanjutnya.
“Kedua, koalisi ini bersepakat bahwa kita mendukung kebijakan dari pemerintahan Jokowi sampai selesai 2024. Yang ketiga, koalisi ini bagusnya mendukung dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang untuk berikutnya,” kata dia.
Lantas dia menepis tudingan bahwa partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu tak mendukung pemerintah. “Oh, nggaklah, justru kita mendukung,” ujarnya.
PDIP menyindir pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu menuju 2024 terlalu dini. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menilai pendekatan partai-partai politik bisa lebih dini, tidak di pengujung waktu menjelang kontestasi Pilpres 2024.
“Adanya KIB justru menjadi momentum yang baik untuk mentradisikan koalisi atau penggabungan parpol dalam mempersiapkan Pilpres 2024. Tidak diputuskan pada injury time, last minute,” kata Viva, Jumat (20/5).
Viva mengatakan kesepakatan antarparpol sejak awal akan mempermudah perencanaan koalisi. “Adanya kesepakatan sejak awal akan mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan,” ujarnya.
Viva menjamin adanya Koalisi Indonesia Bersatu tak akan mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Jokowi karena dua ketum parpol merupakan seorang menteri. Dia mengatakan koalisi tiga partai ini bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dijamin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena Pak Airlangga (Menko Bidang Perekonomian) dan Pak Suharso (Menteri PPN/Kepala Bapennas) adalah menteri Presiden,” ujar Viva.
“Justru KIB bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintahan karena KIB merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Viva mengatakan hak masing-masing parpol bersepakat menjalin koalisi dijamin konstitusi dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling PDKT, pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta, dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar dari partai politik yang tentu dijamin oleh UUD 1945 dan diperjelas di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ujarnya.(FZ)