Untuk mencapai target tersebut, Alfiansyah mengaku sudah melakukan mapping. Selain itu, partainya juga melakukan sejumlah strategi lain guna mengembalikan kejayaan PBB seperti beberapa tahun silam.
“Saya sudah meminta kepada Bapilu pusat untuk melakukan mapping. Karena PBB 1999 sampai 2009 pernah berjaya, pernah punya kursi di DPR RI. Jadi kursi ini akan kita ambil kembali, kita gali kembali, tentunya kita perintahkan kepada semua DPC, DPW untuk melakukan kepada seluruh tokoh masyarakat, ulama, pondok pesantren, seluruhnya kita rangkul,” jelasnya.
“Sekarang paradigma kita ini, partai islam modernis. Di tempat-tempat kita yang minoritas sekarang pengurusnya sudah non muslim, jadi strategi ini kita pakai mudah-mudahan ini bisa merangkul semua kekuatan yang ada di Indonesia,” imbuhnya.
Alfiansyah mengungkapkan, partainya juga telah melakukan evaluasi terkait Pemilu 2019, dimana saat itu PBB hanya memperoleh 1%. Menurutnya, pengalaman buruk itu menjadi pembelajaran bagi partainya.
“Memang pengalaman kemarin 3 periode pertama karena memang kami tidak lolos langsung sehingga kader-kader terbaik PBB pindah ke partai-partai Lain. Ini pengalaman yang jelek buat kita oleh karena itu sekarang ini kami tidak lagi mau terulang,” kata Alfiansyah.
Saat ini, lanjutnya, PBB juga tengah melakukan rekrutmen terhadap beberapa kader muda yang bertugas untuk merangkul kekuatan milenial nantinya. Hal ini dilakukan untuk menggaet kekuatan milenial.
“Strategi ini kami lakukan agar kita lolos langsung sebagai peserta Pemilu. Kemudian kita juga melakukan rekrutmen melalui teman-teman Pemuda Bulan Bintang yang kita minta untuk merangkul kekuatan milenial anak-anak muda yang punya potensi, mahasiswa, pemuda, pelajar yang memang punya hak pilih,” ujarnya.
Alfiansyah mengaku pada Pemilu 2024, PBB sudah lebih siap menghadapi semuanya. Dari data yang ada, PBB sudah hampir 100% mendaftarkan kadernya.
“Sampai saat ini dengan sistem baru, kita lebih siap. Jadi dimulai bulan Juni 2022 kemarin kita sudah melakukan memasukkan data ke Sipol yang dibuka oleh KPU RI. Dan data ini kami terima hampir di seluruh Indonesia 34 provinsi kita 100 persen lengkap.