Ad imageAd image

Partai Prima dan Agus Jabo Aktor Dibalik Gugatan Penundaan Pemilu 2024

Redaksi Indoraya
By Redaksi Indoraya 870 Views
2 Min Read
Agus Jabo. (Foto: Istimewa)

INDORAYA – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang dipimpin oleh Agus Jabo, menjadi pihak di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu hingga 2025.

Partai Prima yang mendaftar sebagai peserta pemilu pada (08/08/2022) tidak lolos pada tahap verifikasi administrasi.

Atas putusan tersebut, Partai Prima menggelar aksi unjuk rasa berjilid-jilid di depan Kantor KPU RI di Jakarta. Mereka menuntut KPU diaudit dan pemilu ditunda.

Selain aksi di jalanan, Partai Prima juga menempuh jalur hukum. Mereka menggugat berita acara hasil verifikasi administrasi ke Bawaslu pada 20 Oktober dandikabulkan oleh Bawaslu.

Berdasarkan keputusan Bawaslu, Partai Prima tidak memenuhi syarat karena terjadi kondisi eror dalam sistem informasi partai politik (SIPOL) milik KPU lantaran kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar itu.

Bawaslu kemudian memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk bisa menyerahkan dokumen verifikasi administrasi perbaikan selama 1×24 jam.

Namun Partai Prima menyeret permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 30 November. Mereka kembali menggugat berita acara hasil verifikasi administrasi.

Pada 26 Desember 2022, mereka kembali menggugat ke PTUN Jakarta. Kali ini, mereka menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 soal penetapan peserta pemilu.

Prima juga membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka mendalilkan KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menghentikan sisa tahapan Pemilu 2024. Pengadilan meminta KPU mengulang pemilu dari tahap awal. KPU juga diperintahkan untuk membayar kerugian sebesar Rp500 juta.

“Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” bunyi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Share this Article
Leave a comment