INDORAYA — Kesenjangan nilai tambah di sektor pertanian masih menjadi persoalan mendasar yang menghambat peningkatan kesejahteraan petani. Produksi yang melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan, terutama di tingkat hulu.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menilai bahwa persoalan utama pertanian saat ini bukan semata produktivitas, melainkan lemahnya pengelolaan pascapanen dan rantai nilai yang belum berpihak pada petani.
“Petani kita bekerja di sektor paling dasar, tapi justru menikmati nilai ekonomi paling kecil. Ketika hasil panen keluar dari tangan petani, nilai tambahnya melonjak, namun keuntungannya tidak kembali ke mereka,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem pertanian daerah. Petani masih dominan berperan sebagai produsen bahan mentah, sementara proses pengolahan, distribusi dan pemasaran dikuasai pihak lain yang memiliki akses modal, teknologi dan pasar.
Heri menyoroti komoditas hortikultura dan pangan sebagai contoh nyata. Di banyak daerah sentra pertanian Jawa Tengah, harga di tingkat petani sering berfluktuasi tajam, sementara harga di pasar akhir relatif stabil atau bahkan tinggi.
“Ini bukan semata soal pasar, tapi soal siapa yang menguasai mata rantai nilai. Selama petani hanya berhenti di panen, kesejahteraan akan sulit meningkat,” tegasnya.
Ia menilai, upaya hilirisasi pertanian harus diarahkan untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Namun, hilirisasi tidak cukup dimaknai sebagai pembangunan industri besar, melainkan penguatan kelembagaan petani, koperasi dan unit pengolahan skala lokal yang terintegrasi dengan logistik serta pembiayaan.
“Kalau pengolahan hasil pertanian bisa dilakukan dekat dengan sentra produksi, nilai tambahnya bisa tinggal di desa. Di situlah pertanian menjadi alat pemerataan, bukan sekadar sektor produksi,” jelas Heri.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan pertanian berjalan konsisten dan lintas sektor, mulai dari infrastruktur, akses permodalan, hingga kepastian pasar.
Heri juga mengingatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kesenjangan nilai tambah berpotensi mendorong petani muda meninggalkan sektor pertanian karena dianggap tidak menjanjikan masa depan.
“Kalau pertanian tidak memberikan nilai ekonomi yang layak, regenerasi petani akan terhenti. Ini bukan hanya soal petani hari ini, tapi soal ketahanan pangan kita ke depan,” katanya.
“Pertanian harus dilihat sebagai sistem ekonomi yang utuh. Ketika nilai tambahnya timpang, yang harus dibenahi bukan petaninya, tetapi sistemnya,” pungkasnya. [Adv]
