“Tidak ada upaya jegal-menjegal bakal calon presiden/calon wakil presiden di Pemilu presiden 2024,” katanya, Minggu (28/8/2022).
Menurut Viva, siapapun mempunyai hak berbicara dan berpendapat termasuk bicara Undang-undang Pemilu. Dia menilai hal tersebut bukan untuk memonopoli partai politik.
“Siapapun memiliki hak untuk berbicara dan berpendapat tentang apa saja isi di republik ini. Apalagi berbicara soal peraturan perundang-undangan tentang Pemilu. Itu bukan monopoli pengurus partai politik, tetapi semua warga bangsa memiliki hak berbicara dan berpendapat,” ucapnya.
Viva kemudian bicara soal elektabilitas figur berdasarkan hasil survei. Menurutnya elektabilitas figur dari hasil survei bisa mengalami perubahan dan tidak bisa dijadikan satu-satunya alat ukur parpol untuk mengusung bakal capres.
“Soal elektabilitas figur berdasarkan hasil riset lembaga survei adalah untuk menggambarkan sikap masyarakat yang dibatasi waktu dan tempat tertentu. Dipastikan mengalami fluktuasi perubahan,” jelasnya.
“Hasil riset elektabilitas figur yang diproduksi lembaga survei tentu dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam menetapkan pasangan calon. Tetapi hal itu bukan satu-satunya alat ukur dan pertimbangan dari partai politik,” lanjutnya.
Viva menyampaikan elektabilitas figur berdasarkan hasil survei terkadang tidak sama dengan hasil perolehan saat kontestasi Pemilu berlangsung. Dia lantas menanyakan Andi Arief, apakah Demokrat mengusung Anies maju sebagai capres 2024.
“Survei elektabilitas itu dalam realitas politiknya ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hasil perolehan di kontestasi pemilihan, baik di Pileg, Pilpres, atau Pilkada. Mas Andi Arief, apakah memang Partai Demokrat akan mengusung Mas Anies?,” tegasnya.
“Pilpres 2024 hampir dipastikan tidak adil proses dan hasilnya –selama Presiden Jokowi ikut cawe-cawe–. Orang yang berkuasa bisa melakukan apa saja, dan bisa menakutkan,” kata Andi Arief dalam cuitan Twitter yang kemudian dikirimkan kepada wartawan, Minggu (28/8).
Andi Arief menduga Jokowi pasti akan mengatakan bahwa persoalan dukung mendukung satu sosok merupakan haknya. Namun, Andi Arief mengingatkan agar Jokowi tidak lantas menolak pencalonan Anies.
“Pak Jokowi pasti akan bilang hak saya mendukung Ganjar Misalnya. Tetapi, jangan juga punya rencana menolak pencalonan @aniesbaswedan karena dianggap hak,” ujarnya.
Politikus Demokrat itu kemudian menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut belum tentu sosok elektabilitas tinggi bakal dicapreskan partai. Andi Arief mengatakan yang berhak bilang begitu adalah pengambil keputusan di partai.
“Siapa yang paling berhak bicara calon dengan elektabilitas tinggi belum tentu dicalonkan? Bukan Presiden, tapi pengambil keputusan di Partai,” ungkap Andi Arief.
Andi Arief lantas menyampaikan bahwa dia mendengar adanya upaya untuk menjegal koalisi yang akan mencalonkan Anies. Hal itu disebutnya agar Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres.
“Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. (Sehingga -red) Anies tidak mendapat koalisi,” pungkas dia.
