INDORAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), memastikan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada operasional layanan dasar masyarakat seperti Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng.
Pemprov memastikan kondisi ini berbeda dengan dengan permasalahn bus Batik Solo Trans (BST) Solo sempat terkena efisiensi karena pendanaannya masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Biaya operasional yang masih mengandalkan subdisi dari pemerintah pusat membuat BST yang tadinya enam koridor beroperasi menjadi hanya tiga koridor. Hal ini buntu pembatasan subsidi yang diberikan Kementerian Perhubungan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno memastikan layanan operasional BRT Trans Jateng sampai hari ini tetap seatle. Sebab, dana yang digunakan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Jateng.
“Kami Trans Jateng masih seatle, mungkin yang Kota Solo masih dikelola pemerintah kota dan disupport sama APBN. (Trans Jateng) ini dikelola Pemprov Jateng, masih seatle,” katanya kepada wartawan, belum lama ini.
Selain itu, penerapan efisiensi anggaran di Pemprov Jateng dan pusat juga memiliki mekanisme yang berbeda. Oleh karena itu pihaknya memastikan sektor pelayanan dasar tidak akan terdampak atau malah bisa ditingkatkan.
“Kalau efisiensi Pemda berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemda lebih mengefisiensikan untuk dialihkan ke program-program atau kegiatan yang lebih prioritas, mendukung visi-misi gubernur baru,” ungkap Sumarno.
Adapun pembahasan efisiensi anggaran nantinya akan dilakukan Pemprov Jateng dalam Rapat Perubahan APBD dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 bersama DPRD Jateng dan Gubernur Jateng dan Wakil Gubernur baru, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Kata Sumarno, apbila mengacu pada Surat Edaran (SE) pemerintah pusat, harus diselesaikan sebelum Mei 2025.
“Kami di Mei sudah bisa melakukan perubahan RKPD maupun APBD. Artinya sebelum Mei kami sudah bisa. Dan nenurut saya, Jateng memikirkan efisiensi harus komprehensif, tidak parsial,” kata dia.
“Tidak seluruhnya dikurangi, kami memikirkan dampak ekonomi. Kalau bicara APBN atau APBD itulah instrumen yang memang kita punya untuk mengekselerasi semua sektor,” imbuhnya.