INDORAYA – Pemerintah Kota Semarang mencatat realisasi anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2025 baru mencapai sekitar 81 persen dari total pagu Rp384 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis, mulai dari pengendalian banjir hingga peningkatan kualitas dan konektivitas jalan di sejumlah wilayah kota.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut salah satu fokus penggunaan anggaran infrastruktur tahun ini adalah penanggulangan banjir di kawasan rawan genangan.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Pemkot Semarang melakukan peningkatan kapasitas pompa di sejumlah titik, seperti Rumah Pompa Kolonel Sugiono, Tawangmas, Plamongan Hijau, serta penambahan pompa baru di Jalan Petudungan.
“Selain peningkatan kapasitas pompa, DPU juga melaksanakan peningkatan saluran drainase di sejumlah kawasan, seperti Saluran MT Haryono–Petudungan, Saluran Jalan Gajah–Aspol Kabluk, Drainase Kawasan Dempel–Muktiharjo Kidul, Kawasan Jatisari, hingga Saluran Tanjung,” ujar Agustina dalam keterangan pers yang diterima.
Selain sektor pengendalian banjir, anggaran infrastruktur juga digunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan. DPU Kota Semarang menangani sejumlah ruas yang dinilai strategis untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas warga.
Ruas jalan yang dikerjakan meliputi Jalan RM Hadi Subeno, Payung Mas Raya Banyumanik, Jatikalangan dan Kampung Jambon di Mijen, R Soekanto Tembalang, Robyong Ngaliyan, Palebon, Damar Wulan Semarang Barat, hingga Anjasmoro dan Kaligawe–Pasar Waru. Pemeliharaan rutin jalan dan drainase juga tetap dilakukan secara berkala.
Meski realisasi anggaran belum sepenuhnya terserap, Agustina memastikan kualitas pekerjaan tetap menjadi perhatian. “Kualitas hasil pembangunan dijaga melalui pengawasan dan pengujian konstruksi secara periodik agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan,” katanya.
Ia menilai, secara umum pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2025 telah berjalan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, terutama dalam menjawab persoalan banjir, kerusakan jalan, dan konektivitas antarwilayah.
Program penyelenggaraan jalan serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase menjadi tulang punggung kebijakan infrastruktur Pemkot Semarang.
Namun demikian, Agustina mengakui adanya kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan dan penyerapan anggaran, khususnya terkait perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Perubahan regulasi ini memerlukan penyesuaian dan pemahaman yang matang, sehingga ke depan proses pengadaan bisa dilakukan lebih dini di awal tahun anggaran,” ujar Wali Kota.
Memasuki tahun 2026, Pemkot Semarang berencana menggeser fokus pembangunan infrastruktur pada peningkatan konektivitas wilayah hinterland serta pengendalian banjir dan rob.
Upaya tersebut akan dilakukan melalui peningkatan saluran drainase di sejumlah kawasan serta sinergi dengan program pengendalian banjir pemerintah pusat melalui BBWS Pemali-Juana.
“Seluruh rencana pembangunan 2026 diselaraskan dengan amanah RPJMD Kota Semarang 2025–2029, dengan titik berat pada pengurangan kawasan banjir dan rob serta peningkatan kemantapan jalan,” tegas Agustina.
Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur juga disiapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah, di antaranya pembangunan Jembatan Tay Kak Sie dan Jembatan Akses Pengasapan Ikan Bandarharjo.
Pemkot Semarang menargetkan pada akhir 2026 tingkat kemantapan jalan di Kota Semarang dapat meningkat di atas 93 persen, sementara kawasan terdampak banjir dan rob ditekan hingga di bawah 3 persen.
Wali Kota Agustina juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun.
“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, mulai dari penggunaan jalan sesuai kelasnya hingga pengelolaan sampah dengan tidak membuang sampah ke saluran drainase dan sungai, karena itu berdampak langsung pada keberlanjutan infrastruktur,” pungkasnya.
