INDORAYA – Sejumlah media nasional maupun lokal memberitakan soal temuan adanya kecurangan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA Negeri di Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng).
Kecurangan itu berupa dugaan pemalsuan kartu keluarga (KK) untuk mendaftar PPDB SMA Negeri di daerah ini melalui jalur zonasi.
Hal itu diketahui saat sejumlah orang tua calon peserta didik (CPD) harus menelan kekecewaan lantaran anaknya yang terpental dari sekolah pilihan. Hal itu memunculkan dugaan banyaknya KK palsu untuk mendaftar PPDB jenjang SMA Negeri di Pati.
Salah satunya dikeluhkan oleh Ri’ayatul Chusna, orang tua dari CPD asal Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati. Dia mengaku anaknya terpental saat mendaftar di SMA Negeri 1 Pati melalui jalur zonasi dalam PPDB tahun ini.
Dia bilang, jarak antara rumah dan sekolahan itu tak terlalu jauh. Hanya berkisar 500 meteran.
Hal itu membuat Chusna bertanya-tanya kenapa anaknya sampai terpental dari SMA Negeri 1 Pati saat PPDB. Ia pun menduga adanya dugaan pemalsuan surat dan kecurangan dalam PPDB.
Untuk menindaklanjuti, salah orang tua CPD ini melapor ke lembaga studi dan bantuan hukum (LSBH) atas dugaannya.
Tak hanya LSBH saja, Chusna juga melaporkan hal ini kepada Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah.
“Itu (masalah kecurangan PPDB, Red), permasalahan klasik yang tiap tahun terjadi. Terutama karena SMAN 1 sekolah favorit di Pati. Semua orang tua berlomba-lomba masukkan anaknya ke sana,” ujarnya, belum lama ini.
Setelah anaknya terpental, dia mengungkapkan bahwa hasil penelurusannya yakni ditemukan adanya kecurangan di lima jalur PPDB. Akan tetapi, paling banyak di jalur zonasi.
”Ketika terindikasi ada kecurangan di jalur zonasi, mereka pindah ke jalur afirmasi yang notabene diperuntukkan bagi kalangan kurang mampu. ‘Dimainkan’ juga dengan penyertaan kartu PIP tanpa dilihat keabsahannya,” paparnya.
Menurutnya, pihak SMA Negeri 1 Pati sudah mengeluarkan pengumuman terkait dugaan pemalsuan dokumen itu. Mereka diketahui akan menindaklanjuti kasus ini saat proses daftar ulang.
”Pertanyaannya, ketika mereka (melakukan penindakan dan) banyak kehilangan siswa, banyak bangku kosong, buat siapakah bangku kosong itu?” tanya dia.
Sementara, Pengacara LSBH Teratai, Nimerodi Gulo, berharap pihak-pihak terkait bisa terbuka terkait dugaan kecurangan ini.
Jika permintaannya tidak digubris, Gulo mengatakan, sebagai penerima kuasa pihaknya akan melapor ke Polda.
Di samping itu, ia tak memiliki akses untuk membuka apakah ini palsu atau tidak. Benar-benar miskin atau tidak. Kata dia, itu pihak kepolisian yang bisa mengakses.
”Kami minta semua pihak termasuk sekolah dan Cabdin Provinsi agar dibuka semua fakta-faktanya. Ini semata-mata demi menjelaskan kepada publik bahwa proses pelaksanaan penerimaan siswa di SMAN 1 dilakukan secara objektif,” kata dia.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala SMAN 1 Pati, Alek Suhartono mengaku sudah menerima keluhan dari sejumlah orang tua CPD terkait temuan dugaan KK bermasalah. Solusi dari pihaknya yaitu verifikasi saat daftar ulang.
Sebab daftar ulang ini yang membantu pihaknya dalam mendeteksi apakah palsu atau tidak KK dari CPD.
“Ini bisa dideteksi ketika mereka melakukan daftar ulang. Terkait keaslian KK dan seterusnya. Itu harapan saya. Saat daftar ulang nanti bisa melihat apakah KK dan sebagainya asli dan betul-betul tidak bermasalah,” paparnya.
Seandainya hasil verifikasi daftar ulang yakni benar-benar ditemukan KK palsu, pihaknya akan mengambil tindakan sesuai petunjuk teknis (Juknis) PPDB.
“Ada tindakannya (kalau bermasalah KK-nya), salah satunya dibatalkan penerimaannya,” tegasnya.
